Memang sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen dan kinerja yang berpihak kepada rakyat.
Saya mencatatnya antara lain; Mulai dari penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, utang nelayan dan UKM dihapuskan, gaji guru dinaikkan, UMP naik 6,5 persen, harga tiket pesawat diturunkan, regulasi
Distribusi pupuk yang disederhanakan, penambahan sekolah unggulan, hingga melaksanakan janji dan komitmennya melaksanakan program andalannya yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yang lebih penting juga, dan menurut saya ini adalah yang paling berkaitsn dengan keseharian masyarakat yakni keberanian Presiden Prabowo membatalkan kenaikan PPN 12 persen kemarin.
Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Soal perencanaan dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih perlu diperbaiki dari hulu hingga hilirnya. Mulai dari anggaran, hingga pelaksanaan teknis di lapangan yang sejauh ini masih banyak masalah.
2. Tetkait dengan kinerja, koordinasi dan komunikasi para menteri yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Contohnya adalah Mentari Keuangan yang menurut saya tidak bisa menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo.
Sehingga muncul gaduh soal rencana kenaikan PPN 12 persen, kemudian kasus Mendikti Daintek yang didemo ASN karena diduga berlaku semena2 terhadap bawahannya hingga berujung pemecatan bahkan dugaan melakukan kekerasan, kasus ini juga menjadi sorotan masyarakat se republik. Contoh lain adalah sikap dan statement Menteri KKP yang seakan melawan perintah Presiden Prabowo termait pencabutan pagar laut di laut Tangerang dan Bekasi.
3. Untuk itu, moment 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo ini perlu dijadikan landasan untuk mengevaluasi dan menyeleksi ulang kinerja dan perform para menteri/anggota kabinet merah putih.
Moment ini dijadikan landasan untuk melihat siapa yang benar-benar bisa membantu presiden melaksanakan visi dan misinya, serta harus berani juga mengganti Menteri yang bermasalah dan kontra produktif dengan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden bahkan menjadi musuh rakyat.
Oleh: Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)
