Lapas Sorong Rusuh, PKS Minta Pemerintah Cek Adanya Tarif Asimilasi

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyayangkan terjadinya kerusuhan di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat. Untuk itu Habib Aboe meminta mengusut tuntas persoalan tersebut.

“Saya menyayangkan ada kerusuhan terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam kemarin. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana. Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggung jawabkan,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Kamis (23/4/2020).

Seperti diwartakan, kerusuhan terjadi di Lapas Klas IIB Sorong, Papua Barat, Rabu (23/4/2020) kemarin. Ratusan tahanan dan narapidana mengamuk dan membakar ban bekas di dalam Lapas Sorong, sekitar pukul 16.30 WIT. Di mana kerusuhan itu terjadi karena mereka meminta dibebaskan dari 335 tahanan dan narapidana di lapas itu.  Ratusan napi di lapas itu cemburu karena ada 50 temannya sesama napi mendapatkan program asimilasi dan akan dibebaskan.

“Sampai saat ini, berita yang beredar kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas,” terang Habib Aboe politisi asal Dapi Kalimantan Selatan ini.

“Memang kita menderangar beredar informasi adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut, kita perlu cek,” sambung politisi senior PKS ini.

Habib Aboe meminta Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain. Ia ingin kejadian serupa tak terjadi di lapas lainnya.

“Sebenarnya fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini. Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas,” pungkasnya. (HMS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *