JAKARTA – Tokoh ekonomi Bulukumba, Syafruddin Mualla, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perumda Air Minum Wae Panrita Lopi agar mampu menjadi perusahaan daerah yang sehat secara keuangan, profesional dalam pengelolaan, serta optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Syafruddin Mualla yang dikenal sebagai pengusaha dan organisatoris menilai, keberadaan Wae Panrita Lopi memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan pertumbuhan investasi, sektor pariwisata, perumahan, perdagangan, hingga industri pengolahan di Kabupaten Bulukumba.
Menurutnya, perubahan dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Wae Panrita Lopi seharusnya menjadi momentum transformasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola perusahaan, bukan sekadar perubahan nama.
“Air bersih bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga infrastruktur dasar yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya dalam pandangan tertulisnya.
Syafruddin menjelaskan, keterbatasan akses air bersih dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, memengaruhi kesehatan, serta menghambat produktivitas masyarakat. Karena itu, pelayanan air bersih harus menjadi bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menegaskan jaminan negara terhadap hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
*Usulkan Lima Agenda Pembenahan*
Dalam gagasannya, Syafruddin menawarkan lima agenda prioritas untuk memperkuat kinerja Wae Panrita Lopi.
Pertama, menekan tingkat kehilangan air atau *Non-Revenue Water* (NRW). Menurutnya, kebocoran jaringan, ketidakakuratan meter pelanggan, sambungan ilegal, serta kelemahan pencatatan harus ditangani melalui audit jaringan dan perbaikan sistem distribusi.
Kedua, memperkuat pendapatan dan arus kas perusahaan. Pembenahan administrasi pelanggan, digitalisasi pembayaran, akurasi pencatatan meter, serta pengelolaan piutang dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap dukungan APBD.
Ketiga, mengembangkan infrastruktur dan teknologi. Investasi pada instalasi produksi, jaringan distribusi, reservoir, pompa, serta perlindungan sumber air baku perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah.
Keempat, memperluas cakupan pelanggan sekaligus pemerataan pelayanan. Pertumbuhan kawasan perumahan, pariwisata, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perdagangan dapat menjadi peluang pengembangan usaha. Namun, perluasan jaringan harus tetap memperhatikan kapasitas produksi dan ketersediaan air baku.
Kelima, membuka kemitraan strategis dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Investor boleh masuk, tetapi tata kelola tidak boleh keluar. Kemitraan harus memperkuat perusahaan dan tidak boleh mengurangi tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan publik,” tegasnya.
APBD Harus Menjadi Pengungkit
Selain lima agenda tersebut, Syafruddin juga menyoroti pentingnya pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan APBD tetap dapat dibutuhkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan besar. Namun, penyertaan modal harus didasarkan pada rencana bisnis, target kinerja, serta pertanggungjawaban yang terukur.
Ia menilai, perusahaan daerah harus didorong tumbuh melalui profesionalisme, efisiensi, dan kemampuan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
“APBD harus menjadi pengungkit, bukan ketergantungan. Setiap modal yang diberikan harus memiliki target, pelaksanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Syafruddin juga menekankan pentingnya kepemimpinan perusahaan yang berbasis kompetensi dan integritas. Menurutnya, direksi perlu bekerja berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan dievaluasi secara berkala.
Perlu Peta Jalan Pembenahan
Untuk memastikan seluruh agenda berjalan efektif, ia mengusulkan penyusunan peta jalan atau *roadmap* pembenahan Wae Panrita Lopi.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan, tingkat kehilangan air, kapasitas produksi, jaringan distribusi, jumlah pelanggan, hingga kualitas pelayanan.
Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar penetapan target jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sejumlah indikator yang perlu diperhatikan antara lain penurunan NRW, peningkatan efisiensi operasional, pertumbuhan pendapatan, penambahan pelanggan, perluasan cakupan pelayanan, serta peningkatan kualitas dan kontinuitas distribusi air.
“Kita tidak membutuhkan terlalu banyak slogan. Kita membutuhkan target, indikator, dan hasil nyata,” ujarnya.
Syafruddin berharap pembenahan Wae Panrita Lopi dapat menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Kabupaten Bulukumba.
Ia menegaskan, keberhasilan perusahaan daerah air minum tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu menjamin akses air bersih yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Wae Panrita Lopi harus sehat sebagai perusahaan, kuat sebagai penyedia layanan publik, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Syafruddin Mualla.






