JAKARTA – Realisasi belasan proyek hilirisasi nasional fase II pada April 2026 dinilai menjadi bukti nyata pembangunan nasional Indonesia tetap berjalan dan tidak mengalami stagnasi, meskipun dunia tengah diliputi ketidakpastian global.
Anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa keberlanjutan proyek hilirisasi menunjukkan “urat nadi pembangunan nasional masih dan terus berdetak.”
“Realisasi belasan proyek hilirisasi fase dua menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak stagnan, di tengah arah perekonomian dunia yang tak menentu,” ujar Bamsoet dalam catatan politiknya, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut Bamsoet, kondisi global saat ini memang penuh tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga harga energi yang tidak stabil. Situasi tersebut berdampak langsung pada biaya produksi, distribusi, hingga daya beli masyarakat yang cenderung melemah.
Ia mengingatkan bahwa tekanan tersebut berpotensi memicu penurunan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. “Ketika biaya produksi meningkat dan daya beli melemah, dunia usaha terpaksa menyesuaikan, termasuk dengan mengurangi tenaga kerja,” jelasnya.
Namun demikian, Bamsoet menilai langkah pemerintah meresmikan 13 proyek hilirisasi fase II senilai Rp116 triliun pada 29 April 2026 di Cilacap oleh Prabowo Subianto menjadi sinyal positif bagi masa depan ekonomi nasional.
“Peresmian itu bukan hanya merefleksikan harapan, tetapi juga menjadi pertanda bahwa pembangunan nasional tetap berjalan. Ini adalah lompatan menuju modernisasi ekonomi,” katanya.
Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, mineral, hingga pertanian, yang diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional. Sebelumnya, pada fase I, pemerintah telah meresmikan enam proyek strategis senilai Rp118 triliun yang fokus pada transformasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan impor.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pengembangan 30 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai Rp239 triliun yang akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya dampak langsung proyek tersebut terhadap masyarakat, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Ia mendorong pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dari proyek-proyek tersebut.
“Menjadi sangat ideal jika realisasi proyek hilirisasi segera diikuti dengan pengumuman jumlah kebutuhan pekerja sebagai undangan bagi generasi muda usia kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi tersebut akan meningkatkan partisipasi publik sekaligus menumbuhkan optimisme bahwa pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata.
Di sisi lain, Bamsoet mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak terjebak dalam polarisasi sosial yang dapat mengganggu fokus pembangunan. Menurutnya, konsistensi pembangunan berkelanjutan harus menjadi agenda bersama di tengah berbagai tantangan, termasuk defisit anggaran, penurunan penerimaan negara, hingga ancaman pengangguran.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi sumber daya alam masing-masing guna mendukung agenda hilirisasi nasional.
“Sudah waktunya daerah proaktif menawarkan potensi unggulannya agar bisa masuk dalam rantai proyek hilirisasi, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” pungkasnya.
