Oleh: Noor Azhari, Direktur Eksekutif MPSI
Memahami manusia Nusantara tidak cukup dilakukan dengan melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri. Manusia Nusantara adalah manusia yang dibentuk oleh sejarah panjang kepulauan, perjumpaan antarkebudayaan, adat istiadat, relasi sosial, serta ruang geografis yang sangat beragam.
Indonesia bukan hanya negara dengan batas administratif, melainkan ruang hidup besar yang terbentuk dari pulau, laut, gunung, hutan, sungai, sawah, kampung, kota, dan jaringan sosial yang saling bertaut. Badan Informasi Geospasial mencatat jumlah pulau Indonesia pada 2024 sebanyak 17.380 pulau bernama dan berkoordinat. Dari ruang kepulauan inilah lahir corak manusia yang beragam: manusia pesisir, manusia agraris, manusia pegunungan, manusia hutan, manusia kota, hingga manusia perbatasan.
Keragaman itu juga tampak dari bahasa dan suku bangsa. BRIN menyebut Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah. Sementara itu, BPS melalui data Sensus Penduduk 2010 mencatat Suku Jawa sebagai kelompok terbesar dengan proporsi 40,05 persen, disusul Suku Sunda sebesar 15,50 persen, sedangkan suku-suku lain tersebar dalam proporsi yang lebih kecil di berbagai wilayah Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas fondasi kemajemukan etnis, bahasa, dan identitas lokal.
Namun, manusia Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai angka statistik. Di balik data kependudukan, ada sejarah, adat, ingatan kolektif, sistem nilai, dan cara masyarakat memberi makna terhadap hidupnya. Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) menjelaskan bahwa manusia hidup dalam “jaring-jaring makna” yang dipintalnya sendiri. Dalam konteks Nusantara, jaring makna itu hadir dalam bahasa daerah, ritus adat, tanah ulayat, sistem kekerabatan, gelar adat, rumah tradisional, upacara, pantangan, hingga cara masyarakat memandang alam dan leluhur.
Karena itu, tanah bagi sebagian masyarakat adat bukan sekadar lahan produksi. Tanah dapat berarti identitas, sejarah keluarga, warisan leluhur, ruang hidup, dan sumber martabat. Hutan bukan semata sumber kayu. Laut bukan sekadar ruang ekonomi. Sungai bukan hanya aliran air. Semua itu sering kali memiliki nilai sosial, spiritual, dan kultural. Di sinilah letak kekhasan manusia Nusantara: ia hidup dalam hubungan erat antara manusia, alam, adat, dan komunitas.
Dari sisi sejarah, manusia Nusantara adalah manusia hasil perjumpaan. Jauh sebelum Indonesia menjadi negara modern, masyarakat di kepulauan ini telah terhubung melalui jalur perdagangan, kerajaan maritim, penyebaran agama, migrasi, perkawinan antarkelompok, dan pertukaran budaya. Pengaruh India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan berbagai pusat peradaban lain tidak serta-merta menghapus identitas lokal. Sebaliknya, pengaruh itu kerap diolah ulang menjadi bentuk kebudayaan baru yang khas Nusantara.
Inilah yang membuat identitas manusia Nusantara bersifat berlapis. Seseorang bisa menjadi orang Jawa, Sunda, Bugis, Minang, Batak, Dayak, Bali, Ambon, Timor, atau Papua, sekaligus menjadi warga Indonesia. Ia dapat hidup dalam adat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari negara modern. Ia dapat memegang nilai leluhur, tetapi tetap berinteraksi dengan pendidikan, teknologi, pasar, birokrasi, dan dunia digital.
Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1983) menyebut bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan. Indonesia lahir dari kemampuan membayangkan kebersamaan di tengah jarak pulau, bahasa, suku, adat, dan pengalaman sejarah yang berbeda. Karena itu, nasionalisme Indonesia tidak boleh mematikan identitas lokal. Sebaliknya, nasionalisme yang sehat justru tumbuh dari penghormatan terhadap akar lokal yang beragam.
Adat menjadi salah satu pintu utama untuk memahami manusia Nusantara. Adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sistem sosial yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, alam, leluhur, dan kekuasaan. Di Minangkabau dikenal sistem nagari dan matrilineal. Di Bali terdapat desa adat dan banjar. Di Maluku dikenal pela-gandong sebagai ikatan persaudaraan antarkomunitas. Di Papua, marga, tanah ulayat, ondoafi, kepala suku, dan struktur kepemimpinan lokal menjadi bagian penting dari tata kehidupan masyarakat.
Koentjaraningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi (1980) menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara pandang ini, kebudayaan tidak hanya berarti tari, pakaian adat, atau upacara. Kebudayaan juga tampak dalam cara masyarakat mengambil keputusan, membangun solidaritas, menyelesaikan konflik, membagi warisan, mengatur lahan, memilih pemimpin, dan menjaga kehormatan sosial.
Pierre Bourdieu melalui konsep habitus dalam Outline of a Theory of Practice (1977) membantu menjelaskan mengapa manusia dari latar sosial berbeda memiliki cara berpikir dan bertindak yang berbeda pula. Habitus terbentuk dari pengalaman panjang: keluarga, kampung, kelas sosial, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lingkungan geografis. Seorang nelayan pesisir, petani sawah, peladang pegunungan, pedagang pasar, santri, tokoh adat, birokrat, atau aktivis kota memiliki cara membaca dunia yang tidak selalu sama karena dibentuk oleh medan sosial yang berbeda.
Sebaran manusia Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh ekologi wilayah. Di Sumatera, manusia banyak dibentuk oleh sungai besar, perkebunan, tambang, jalur dagang, dan dinamika etnis Melayu, Minang, Batak, Aceh, Lampung, serta kelompok lain. Di Jawa, kepadatan penduduk, pertanian sawah, pesantren, kerajaan agraris, birokrasi, pendidikan, dan urbanisasi membentuk masyarakat yang kompleks. Di Kalimantan, sungai, hutan, tambang, perkebunan, serta relasi masyarakat Dayak, Banjar, Melayu, dan komunitas pendatang melahirkan dinamika sosial tersendiri.
Di Sulawesi, tradisi maritim Bugis-Makassar, sistem kekerabatan Toraja, serta keragaman komunitas lokal memperlihatkan kuatnya mobilitas, kehormatan sosial, dan identitas. Di Bali dan Nusa Tenggara, relasi antara adat, agama, lahan kering, ternak, pariwisata, dan komunitas lokal membentuk corak sosial yang khas. Di Maluku, sejarah rempah, kepulauan kecil, pela-gandong, dan memori konflik sosial menjadi pelajaran penting tentang rapuh sekaligus kuatnya kohesi masyarakat. Di Papua, manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah ulayat, marga, dusun sagu, hutan, sungai, gunung, laut, serta sistem kepemimpinan adat.
Dengan demikian, lingkungan alam ikut membentuk karakter sosial manusia. Masyarakat pesisir umumnya lebih terbiasa dengan mobilitas, perdagangan, dan perjumpaan lintas budaya. Masyarakat pegunungan cenderung memiliki ikatan teritorial dan kekerabatan yang kuat. Masyarakat agraris hidup dalam ritme musim, tanah, air, dan kerja kolektif. Sementara masyarakat perkotaan bergerak lebih cepat, cair, kompetitif, dan terbuka, tetapi juga rentan terhadap keterasingan sosial.
Dalam interaksi sosial, manusia Nusantara umumnya menempatkan relasi sebagai hal penting. Nilai gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, hormat kepada orang tua, penghormatan kepada tokoh adat dan tokoh agama, serta kehati-hatian dalam berbicara masih menjadi rujukan moral di banyak komunitas. George Herbert Mead dalam Mind, Self and Society (1934) menjelaskan bahwa diri manusia terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam masyarakat komunal, identitas seseorang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melekat pada keluarga, marga, kampung, suku, agama, dan jaringan sosialnya.
Karena itu, pendekatan terhadap masyarakat Nusantara tidak bisa semata-mata administratif. Banyak persoalan sosial muncul bukan karena masyarakat menolak perubahan, melainkan karena perubahan datang tanpa memahami bahasa sosial mereka. Program pembangunan, investasi, pendidikan, kesehatan, atau kebijakan negara akan lebih mudah diterima jika disampaikan melalui komunikasi yang menghargai adat, tokoh lokal, sejarah wilayah, dan struktur sosial masyarakat.
Di sinilah pentingnya membaca manusia Nusantara secara utuh. Manusia Nusantara bukan hanya objek kebijakan, angka pemilih, tenaga kerja, konsumen, atau penerima program. Ia adalah subjek yang memiliki sejarah, identitas, martabat, dan pengetahuan lokal. Ia hidup dalam negara, tetapi juga dalam adat. Ia menjadi bagian dari modernitas, tetapi tetap membawa ingatan leluhur. Ia bergerak ke masa depan, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan akar sosialnya.
Memahami manusia Nusantara pada akhirnya adalah memahami Indonesia itu sendiri. Indonesia tidak hanya disatukan oleh konstitusi, pemerintahan, dan batas wilayah. Indonesia juga disatukan oleh kemampuan berbagai komunitas untuk hidup berdampingan, merawat perjumpaan, mengelola perbedaan, dan membayangkan masa depan bersama.
Maka, siapa pun yang ingin membangun Indonesia perlu terlebih dahulu memahami manusianya. Bukan hanya dari peta wilayah, tetapi juga dari peta makna. Bukan hanya dari data demografi, tetapi juga dari adat, bahasa, sejarah, dan relasi sosial. Sebab, di dalam manusia Nusantara, tersimpan wajah paling dalam dari Indonesia: beragam, berakar, dinamis, dan terus mencari keseimbangan antara tradisi, perubahan, dan kebangsaan.
