JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022. PKS meraih anugerah ‘Partai Politik Informatif’ itu ditemani empat partai yang ada di Senayan seperti PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKB.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mewakili partainya menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tersebut yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Atria Hotel Serpong, Rabu (14/12/2022).
“Terima kasih kepercayaan dengan diberikan penganugerahan (Partai Politik Informatif) ini. Semoga dengan anugrah ini, kami dari di PKS makin informatif terutama isu-isu kerakyatan,” kata Habib Aboe pada wartawan usai menerima anugerah itu.
Pada kesempatan itu, Habib Aboe menjelaskan di era keterbukaan saat ini membuat partai politik terus melakukan perubahan-perubahan kebijakan informasi lebih modern agar lebih dekat dengan rakyat. Untuk itu, lanjut Habib Aboe, partai politik perlu mengedepankan komunikasi dua arah dengan rakyat.
“Di era sekarang kita, kita sebagai partai politik perlu memberikan ruang keterbukaan informasi publik dengan mengikuti perkembangan zaman. Pola politik informatif itu adalah salah satu aspek utama sebagai bentuk transparansi di negara demokrasi seperti di Indonesia,” jelas Habib Aboe.
Menurut Habib Aboe, keterbukaan infirmasi di ranah publik sebagai bentuk kepercayaan partai politik kepada rakyat khususnya pada konstituen yang telah memilihnya sebagai bentuk kepercayaan. Sangat wajar, kata Habib Aboe, jika partai politik mendapatkan kritikan dan masukan dari masyarakat khususnya pemilih partai tersebut.
“Semangat keterbukaan di partai politik terus kita lakukan agar mendapatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas informasi yang kita lakukan untuk membangun suasana demokrasi yang lebih sejuk,” terang Habib Aboe.
Di akhir pernyataanya, politisi senior asal Dapil Kalimantan Selatan ini menjelaskan, PKS sangat terbuka dari kritikan dari masyarakat. Baginya, masukan dari masyarakat bentuk cintanya pada sistem demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
“Dan untuk itu, kita sangat terbuka dari kritik dari semua pihak. Saran-saran dan masukan dari masyarakat harus kita tampung. Ke depan, kita perlu bangun bagaimana menyampaikan saran dan masukan lebih beradab lagi, beretika, bermoral sesuai ketentuan di negara demorkasi seperi Indonesia,” pungkas Habib Aboe.
