Pemuda LIRA Audiensi dengan Wantimpres Bamsoet: Bahas Pengawasan Korupsi hingga Daerah

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Pemuda LIRA yang dipimpin Ketua Umum Habibie Mahabbah bersama Ketua Harian Rian Simanjuntak melakukan audiensi dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Dalam pertemuan tersebut, Pemuda LIRA menyampaikan sejumlah usulan program edukasi serta pengawasan pemberantasan korupsi di tingkat daerah melalui langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan langsung oleh organisasi di lapangan.

Bacaan Lainnya

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas penguatan pengawasan publik, tata kelola pemerintahan, serta pentingnya membangun sistem ketatanegaraan yang mengedepankan prinsip check and balance.

Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menyoroti pentingnya keseimbangan dalam sistem pengawasan kekuasaan, termasuk hubungan antara jabatan politik, kepemimpinan partai, dan jabatan pemerintahan.

Menurut Bamsoet, perlu ada pembatasan atau pemisahan peran agar mekanisme pengawasan dapat berjalan secara lebih objektif dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan.

“Seharusnya mereka yang menjadi ketua umum partai sebaiknya tidak menjabat sebagai menteri. Beberapa pihak sebaiknya harus bisa memilih, jika jadi pejabat partai jangan jadi menteri, jika memilih menteri jangan jadi pejabat partai. Cukup misalnya dewan pengawas partai. Hal itu tentu bersifat kontradiktif ketika wakil rakyat kader partai justru mengawasi ketua umumnya sendiri. Saya pikir tata pemerintahan yang lebih bersih agaknya seperti itu pandangan saya,” ujar Bamsoet.

Pandangan tersebut menegaskan pentingnya membangun mekanisme pengawasan yang independen dan seimbang, sehingga fungsi kontrol dalam pemerintahan maupun kelembagaan politik dapat berjalan secara efektif.

Dalam audiensi yang sama, Bendahara Umum Pemuda LIRA Ratu Tiara turut menyampaikan aspirasi mengenai penguatan keterwakilan perempuan dalam ruang politik dan pengambilan keputusan. Ia mendorong agar kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen tidak hanya menjadi ketentuan formal, tetapi benar-benar diwujudkan melalui proses penunjukan dan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi suara serta kapasitas perempuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bamsoet menilai implementasi keterwakilan perempuan masih menghadapi tantangan dalam sistem politik Indonesia. Ia menekankan bahwa upaya memenuhi kuota perempuan juga perlu mempertimbangkan kualitas, kompetensi, serta kesiapan kandidat untuk mengemban tanggung jawab dalam jabatan yang dituju.

“Kita juga harus melihat perempuan-perempuan apakah mereka juga memiliki kualitas yang setara untuk memenuhi kuota 30 persen itu tadi,” ungkap Bamsoet.

Diskusi tersebut turut menyoroti perlunya menjembatani kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dengan penguatan kapasitas, kesempatan, dan akses perempuan dalam proses politik, agar keterlibatan perempuan tidak berhenti pada pemenuhan angka kuota semata.

Melalui audiensi ini, Pemuda LIRA berharap gagasan edukasi publik, pengawasan pemberantasan korupsi di daerah, serta penguatan partisipasi perempuan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *