DPR Apresiasi 143 Negara Kecam Permukiman Israel: Desak PBB Jatuhkan Sanksi pada Israel

JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyambut hasil pemungutan suara di Komite Keempat Majelis Umum PBB yang kembali menunjukkan dukungan masyarakat internasional terhadap resolusi PBB yang mengecam permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diserobot warga Israel, termasuk di Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

Dalam pemungutan suara atas rancangan resolusi A/C.4/81/L.15 pada 18 November 2026, sebanyak 143 negara mendukung, hanya 11 negara menolak, dan 17 negara memilih abstain. Indonesia, konsisten berada dalam kelompok negara-negara yang mendukung penegakan hukum internasional dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.

Bacaan Lainnya

Menurut HNW, hasil tersebut membuktikan bahwa dunia internasional semakin membuktikan sikap terisolasinya posisi Israel dan pihak-pihak yang terus membela kejahatan penyerobotan serta ekspansi permukiman warga Israel yang ilegal itu.

“Dukungan 143 negara merupakan pesan terulang yang sangat jelas, bahwa masyarakat internasional konsisten menolak keras pendudukan yang hakikatnya adalah penyerobotan tanah2 Palestina oleh warga Israel, itu merupakan aneksasi terselubung tapi sistematis untuk pembangunan permukiman ilegal Israel. Yang menjadi persoalan adalah, meskipun dunia semakin solid mengecam perilaku jahat zionis Israel, tapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan HAM di lapangan justru terus berlangsung bahkan dalam bentuk teror yang makin brutal. Karena itu, dunia tidak boleh berhenti pada sekedar resolusi dan kecaman. Saatnya menindaklanjuti resolusi-resolusi dan kecaman=kecaman keras itu beralih kepada langkah-langkah bersama, agar konkret bisa melaksanakan keputusan-keputusan resolusi PBB dan lain-lainnya, menghentikan berbagai pelanggaran hukum dan HAM seperti genosida dan penyerobotan tanah bahkan penjajahan atas Palestina,” kata HNW kepada wartawan BELA RAKYAT, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009 itu kemudian menyoroti berbagai fakta terbaru yang menunjukkan eskalasi pelanggaran yang dilakukan pihak Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Data yang dirilis berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 750.000 pemukim Israel di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Sepanjang Juni hingga September 2026, lebih dari 8.000 unit perumahan baru telah dimajukan atau disetujui. Dalam periode pelaporan PBB juga tercatat 630 serangan pemukim, sementara 343 warga Palestina terusir dari komunitas mereka, dan sedikitnya 49 komunitas Palestina telah sepenuhnya dipindahkan secara paksa sejak Januari 2023.

Selain itu, Oktober 2026 mencatat 467 serangan pemukim, angka tertinggi sejak 2006. Berbagai pelanggaran berupa perampasan tanah, penghancuran rumah, pembatasan akses lahan pertanian, kekerasan terhadap petani, hingga pengusiran paksa terus terjadi.

“Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekadar penyerobotan tanah dan pembangunan permukiman, tetapi proses sistematis yang akan mengubah demografi wilayah Palestina, merampas tanah rakyat Palestina, sehingga menggerus habis perdamaian dengan peluang terwujudnya solusi dua negara yang selama ini didukung masyarakat internasional,” ujar mantan Presiden PKS itu.

HNW kemudian mengingatkan bahwa aktivitas permukiman Israel telah dinyatakan tidak memiliki keabsahan hukum berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016. Bahkan, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini penasehatnya pada 19 Juli 2024 menegaskan bahwa keberadaan berkelanjutan Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum internasional dan aktivitas permukiman harus dihentikan.

Karena itu, sambung HNW, negara-negara dunia perlu meningkatkan upaya implementasi hukum internasional, bukan hanya mengeluarkan pernyataan politik.

“Jika putusan Mahkamah Internasional, Resolusi DK PBB, dan suara mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB terus diabaikan tanpa konsekuensi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Palestina, tetapi juga kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri,” ujar dia mengingatkan.

Doktor lulusan Universitas Islam Madinah itu juga sangat mengapresiasi sejumlah negara yang mulai mengambil langkah konkret melalui pembatasan perdagangan produk permukiman ilegal maupun sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan permukiman. Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional dapat ditegakkan apabila terdapat kemauan politik yang kuat.

Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, legislator Dapil Jakarta II itu menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengangkat isu Palestina secara aktif dan konsisten dalam berbagai forum parlemen internasional.

“DPR RI melalui BKSAP berkomitmen untuk terus bersuara keras dan memperjuangkan Palestina di berbagai forum parlemen dunia, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta berbagai forum multilateral lainnya. Kami akan mendorong implementasi Resolusi DK PBB 2334, pelaksanaan opini Mahkamah Internasional, perlindungan internasional bagi warga sipil Palestina, serta langkah-langkah nyata untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel,” tegas HNW.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan untuk Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, tetapi juga amanat Konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Ketika 143 negara sudah menyatakan sikap, dunia seharusnya tidak lagi bertanya apakah permukiman ilegal Israel melanggar hukum internasional. Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah: kapan masyarakat internasional bertindak nyata untuk menghentikannya,” pungkas dia.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *