Berkuasa Singkat, Dikenang Abadi: Membangun Legacy, Bukan Mengejar Periode

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin

Mengapa ada pemimpin yang hanya berkuasa sebentar, tetapi dikenang berabad-abad, sementara yang berkuasa begitu lama justru terlupakan? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah yang memimpin sekitar dua tahun lima bulan (717–720 M), tetapi namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai simbol keadilan, kesederhanaan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Bacaan Lainnya

Umar bin Abdul Aziz mengajarkan bahwa keberhasilan kepemimpinan bukan diukur dari lamanya seseorang menduduki jabatan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya. Baginya, kekuasaan bukan hak untuk menikmati keistimewaan, tetapi amanah untuk menegakkan keadilan, mengembalikan hak rakyat, dan membenahi pemerintahan.

Sejarah dunia dan Indonesia juga mencatat sejumlah tokoh yang mewariskan nilai-nilai kepemimpinan serupa. Nelson Mandela, misalnya, hanya menjabat satu periode sebagai Presiden Afrika Selatan, tetapi dikenang karena keberaniannya memperjuangkan kesetaraan, rekonsiliasi, dan persatuan setelah puluhan tahun menghadapi apartheid. George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, juga menjadi teladan karena secara sukarela mengakhiri masa kepemimpinannya setelah dua periode, memperkuat tradisi pembatasan kekuasaan dalam demokrasi.

Di Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta dikenang sebagai Proklamator yang meletakkan fondasi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Khusus Bung Hatta, integritas, kesederhanaan, dan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden pada 1956 menjadi pelajaran bahwa prinsip dan kehormatan tidak harus dikorbankan demi kekuasaan.

Mohammad Natsir, dikenang melalui perjuangan persatuan bangsa dan Mosi Integral 1950. Haji Agus Salim memberikan teladan kesederhanaan dan diplomasi yang bermartabat. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menunjukkan keberpihakan kepada Republik melalui pengorbanan dan dukungan nyata terhadap perjuangan kemerdekaan.

Dalam dunia pendidikan dan perjuangan kebangsaan, Ki Hadjar Dewantara, mewariskan pemikiran pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Jenderal Sudirman, menjadi simbol patriotisme dan pengorbanan, tetap memimpin perjuangan meskipun dalam kondisi sakit. Sjafruddin Prawiranegara, menunjukkan tanggung jawab kenegarawanan ketika memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia demi menyelamatkan keberlangsungan negara.

Di bidang hukum dan pemerintahan, Jenderal M. Jusuf, dikenang melalui pengabdian dan kedisiplinannya. Baharuddin Lopa, menjadi simbol keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hoegeng Iman Santoso, dikenal karena kejujuran dan kesederhanaannya sebagai Kapolri. Adnan Buyung Nasution, memperjuangkan bantuan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sementara itu, R. Soeprapto, dan Mar’ie Muhammad, juga patut dikenang melalui integritas dan komitmen mereka dalam pengabdian kepada negara.

Mereka berbeda zaman, latar belakang, dan bidang perjuangan, tetapi memiliki benang merah yang sama: jabatan bukan tujuan, kekuasaan bukan kemewahan, dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas ambisi pribadi.

Di sinilah perbedaan pemimpin yang mengejar kekuasaan dengan pemimpin yang membangun legacy. Yang pertama mengukur keberhasilan dari panjangnya masa jabatan, sedangkan yang kedua dari keadilan, kesejahteraan, integritas, kualitas pelayanan, dan kokohnya institusi yang diwariskan.

Memperpanjang masa jabatan tidak dengan sendirinya keliru sepanjang sesuai konstitusi dan kehendak rakyat. Namun, menjadi persoalan ketika ambisi mempertahankan kekuasaan mengalahkan kepentingan publik, melemahkan hukum, dan mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan.

Dalam demokrasi, kepemimpinan tidak cukup bertumpu pada karakter personal. Ia harus diwujudkan melalui hukum yang adil, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances yang efektif. Kritik publik bukan ancaman bagi negara, melainkan bagian dari pengawasan demokratis, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta.

Pemimpin sejati juga tidak menciptakan ketergantungan rakyat kepada dirinya. Ia membangun sistem yang kuat, menyiapkan generasi penerus, dan memastikan kebaikan tetap berjalan meskipun dirinya telah meninggalkan jabatan. Sebab, kualitas kepemimpinan justru semakin terlihat ketika kekuasaan tidak lagi berada di tangannya.

Walhasil, sejarah tidak selalu mengingat siapa yang paling lama berkuasa, tetapi siapa yang paling tulus mengabdi. Umar bin Abdul Aziz dan para negarawan teladan dunia serta bangsa Indonesia mengajarkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, kekuasaan memiliki batas konstitusi, tetapi keadilan dan kemaslahatan dapat melampaui zaman.

Tidak perlu mengejar periode untuk menjadi legenda. Bangunlah legacy melalui integritas, keberanian menegakkan hukum, keadilan, keberpihakan kepada rakyat, dan institusi yang kokoh.

Sebab, pemimpin hebat bukanlah mereka yang ingin dikenang karena lamanya berkuasa, melainkan mereka yang meninggalkan kebaikan meskipun kekuasaannya telah berakhir.

Jabatan boleh berakhir, kekuasaan boleh berganti, tetapi keteladanan akan tetap hidup selama rakyat masih merasakan manfaat pengabdiannya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *