Hamka Dorong Legalitas Ojol dan Transportasi Roda Dua Dipertegas dalam Revisi UU LLAJ

JAKARTA – BELA RAKYAT – Kepastian hukum bagi transportasi berbasis kendaraan roda dua menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mendorong agar keberadaan angkutan roda dua mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009.

Menurut Hamka, perkembangan transportasi roda dua di Indonesia sudah tidak bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas transportasi alternatif. Layanan tersebut telah tumbuh menjadi bagian dari sistem mobilitas masyarakat sekaligus menopang perekonomian jutaan orang yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Bacaan Lainnya

Pandangan itu disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Politikus Partai Golkar itu menilai, revisi UU LLAJ harus mampu menjawab perkembangan transportasi yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah belum adanya pengaturan tegas mengenai kedudukan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dalam kerangka undang-undang.

Hamka mengingatkan, aktivitas transportasi roda dua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat luas. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti kepastian regulasi yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistemnya.

Karena itu, ia mendorong agar revisi UU LLAJ tidak hanya berorientasi pada aspek lalu lintas dan kendaraan, tetapi juga memperhatikan kepentingan pengemudi, pengguna jasa, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi roda dua.

Baginya, pengakuan dan pengaturan melalui undang-undang menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola transportasi yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Pembahasan tersebut juga mencakup kemungkinan pengaturan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum. Meski demikian, Hamka menegaskan bahwa substansi utama yang harus disepakati terlebih dahulu adalah landasan hukum yang menjadi dasar pengaturan seluruh ekosistem transportasi tersebut.

Tidak hanya menyangkut status hukum, aspek perlindungan konsumen dan keselamatan juga menjadi perhatian. Salah satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kemungkinan pemberian perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara angkutan roda dua.

Hamka berpandangan, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan, standar pelayanan, hingga perlindungan asuransi dapat dirumuskan melalui peraturan turunan setelah norma pokoknya memperoleh tempat dalam undang-undang.

Dengan demikian, revisi UU LLAJ diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan transportasi masyarakat, tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan publik.

Dorongan Hamka tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI mencari solusi atas persoalan transportasi roda dua yang selama ini berkembang pesat, tetapi masih membutuhkan kepastian regulasi. Kejelasan aturan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, melainkan juga menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan masyarakat yang menggunakan dan menggantungkan hidup pada layanan transportasi tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *