MBG Jangkau 8,88 Juta Warga, Bappeda Jateng Dorong Penguatan Kualitas Program Prioritas Nasional

JAKARTA – BELA RAKYAT – Implementasi program prioritas nasional di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan signifikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah menjangkau 8,88 juta penerima manfaat hingga 10 November 2026. Di sektor ekonomi desa, ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk, sementara pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pelaksanaan Reforma Agraria terus dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dr. Erna Widjiastuti, STP, M.Agribus, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah” yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11/2026).

Bacaan Lainnya

“Namun, perluasan jangkauan tersebut perlu diikuti penguatan kualitas layanan, kesiapan kelembagaan, dan tata kelola agar manfaat program semakin optimal dan berkelanjutan. Salah satu perhatian penting adalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat 77 kejadian keracunan pangan dengan total 13.390 korban”, kata Erna Widjiastuti kepada wartawan.

Dalam paparannya, Erna menjelaskan bahwa hingga 10 November 2026, sebanyak 4.127 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Jumlah penerima manfaat mencapai 8.887.268 orang atau sekitar 92,1 persen dari target 9.639.459 penerima.
Capaian tersebut menunjukkan luasnya jangkauan pelayanan MBG di Jawa Tengah”, ungkapnya.

Meski demikian, menurut Erna, keberhasilan program perlu ditopang oleh standar keamanan pangan yang konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Dari aspek pemenuhan standar layanan, tercatat 4.269 sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), 3.042 juru masak tersertifikasi, 2.149 sertifikasi halal, 664 sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta 43 sertifikasi ISO 45001. Berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pengawasan menyeluruh terhadap kualitas makanan, kebersihan lingkungan, sanitasi dapur, dan pengelolaan limbah”, jelasnya.

Dengan demikian, menurutnya perluasan layanan MBG harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas penyelenggara dan penerapan standar keamanan pangan.

“Aspek tersebut menjadi penting agar program tidak hanya menjangkau semakin banyak masyarakat, tetapi juga memberikan layanan yang aman, berkualitas, dan dapat dipercaya”, imbuhnya.

Selain MBG, Erna memaparkan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 8.523 koperasi telah terbentuk di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

“Dari sisi pembangunan fisik, tercatat 5.895 bangunan telah dibangun dan 4.261 di antaranya telah diverifikasi. Capaian ini menjadi modal penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi desa dan kelurahan. Namun, keberhasilan KDKMP selanjutnya sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi mengembangkan kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing”, ungkapnya.

Sejumlah aspek masih membutuhkan penguatan, antara lain ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi, sarana pendukung usaha, kesiapan sumber daya manusia, serta pengelolaan administrasi dan keuangan.

“Selain itu, koperasi membutuhkan model bisnis yang tepat, akses permodalan, dan jaringan pemasaran agar mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan menjadi salah satu kebutuhan penting”, tandasnya.

Dengan pengelolaan yang profesional, KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan organisasi dan penyediaan bangunan, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu membuka peluang usaha serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Jawa Tengah tercatat memiliki 47 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Lima lokasi merupakan penyelesaian pembangunan pada 2025, sedangkan 42 lokasi lainnya dikembangkan pada 2026. Total investasi yang dipaparkan mencapai Rp243,62 miliar.

“Fasilitas yang dikembangkan meliputi dermaga, tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang penyimpanan dingin, tambat labuh kapal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), koperasi perikanan, dan kantor pengelola”, jelasnya.

Erna menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut perlu diikuti dengan penguatan sistem pengelolaan agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.

“Ketersediaan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, kelembagaan pengelola, dan akses pasar menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program”, katanya.

Pengembangan KNMP juga perlu terintegrasi dengan rantai ekonomi perikanan, mulai dari produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

“Dengan keterhubungan tersebut, fasilitas yang dibangun diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas perikanan, tetapi juga memperkuat nilai tambah dan pendapatan masyarakat pesisir”, tandasnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Reforma Agraria, perhatian diarahkan pada penguatan kepastian akses dan penguasaan tanah, penyelesaian persoalan agraria, serta perlindungan lahan pertanian. Erna memaparkan bahwa sepanjang 2020–2025 terdapat 1.830 bidang sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kegiatan penataan akses yang melibatkan 1.960 orang.

“Pada 2025, redistribusi tanah mencapai 1.050 bidang, sedangkan penataan akses diberikan kepada 3.700 kepala keluarga. Sementara itu, hingga 13 Juli 2026, sebanyak 26 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mencapai 87 persen target perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS)”, jelasnya.

Meski menunjukkan sejumlah capaian, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), konflik agraria, tumpang tindih pemanfaatan dan kepemilikan lahan, serta tekanan alih fungsi lahan pertanian.

“Untuk memperkuat pelaksanaannya, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan integrasi data pertanahan dinilai penting. Sinkronisasi antara LBS, LP2B, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan agar kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan konsisten, terarah, dan didukung data yang akurat”, tandasnya.

Di tengah dinamika pelaksanaan berbagai program tersebut, kondisi makroekonomi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif. Erna menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada triwulan III 2026 mencapai 5,83 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

“Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang, menurun dibandingkan September 2025 sebesar 9,39 persen. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 mencapai 2,99 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 3,23 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 122,82 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,31”, paparnya.

Menurut paparan Erna, perkembangan indikator makroekonomi tersebut menjadi bagian penting dalam melihat arah pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi perlu terus diikuti pemerataan manfaat, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Berbagai data dan perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa program prioritas nasional memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pelaksana, dan masyarakat menjadi penting agar setiap program berjalan saling mendukung”, ungkapnya.

Perluasan cakupan MBG, penguatan KDKMP, pembangunan KNMP, dan pelaksanaan Reforma Agraria perlu disertai peningkatan kualitas layanan, kesiapan kelembagaan, pengawasan, serta evaluasi berbasis hasil.

“Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa capaian pembangunan tidak hanya terlihat dari angka dan infrastruktur, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat”, jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *