Menteri HAM Natalius Pigai Paparkan Capaian P5HAM, Tiga Agenda Regulasi Disiapkan untuk Tekan Sumber Ketidakadilan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat memaparkan capaian kinerja program P5HAM dan agenda regulasi Kementerian HAM dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).

JAKARTA-BELARAKYAT-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memaparkan perkembangan kinerja Kementerian HAM sepanjang 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut membahas capaian pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).

Dalam kesempatan itu, Pigai menyampaikan bahwa Kementerian HAM mencatatkan capaian yang disebutnya menempatkan Indonesia pada posisi nomor satu dunia dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan HAM berdasarkan rekor dunia.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, Pigai mengakui bahwa upaya penanganan persoalan HAM masih menghadapi tantangan besar. Menurutnya, setiap hari muncul ribuan hingga ratusan ribu kasus yang membutuhkan perhatian. Karena itu, Kementerian HAM tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga berupaya memperkuat kebijakan untuk mencegah munculnya berbagai persoalan sejak dari sumbernya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM tengah mendorong tiga agenda regulasi strategis. Pertama, revisi Undang-Undang HAM yang saat ini tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk disampaikan kepada DPR RI.

Kedua, Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM yang masih dalam proses di Istana. Ketiga, penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) serta Instruksi Presiden yang juga tengah berproses.

Pigai menegaskan, kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk mengendalikan berbagai faktor yang menjadi sumber munculnya ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Kalau ini semua keluar, maka soal kasus juga kita bisa mengerem sumber-sumber munculnya ketidakadilan,” tegas Pigai, sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian HAM.

Melalui penguatan program P5HAM dan penyusunan berbagai regulasi tersebut, Kementerian HAM berupaya memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *