I Nyoman Parta: RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Negara Melawan Korupsi

JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini telah memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI.

I Nyoman Parta yang turut menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menilai, pembahasan regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Melalui keterangannya, Rabu (18/11/2026), Parta mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Selanjutnya, RUU tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) besok untuk pengambilan keputusan tingkat II.

“Saya merasa bersyukur sering dilibatkan dalam RUU yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk kali ini menjadi anggota Panja dalam RUU Perampasan Aset,” ungkap Parta seperti dikutip di Instagram pribadinya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut. Salah satunya adalah mekanisme perampasan aset yang dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Adapun tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Menurut Parta, pengaturan tersebut penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban berbagai kejahatan ekonomi, termasuk praktik investasi bodong. Selama ini, tidak sedikit korban mengalami kesulitan mendapatkan kembali harta yang telah dirampas oleh pelaku, terutama ketika pelaku sulit dijangkau oleh proses hukum.

Poin penting lainnya adalah pengaturan mengenai aset yang dapat dirampas negara. Kategori tersebut mencakup aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas.

Parta juga menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pidana terhadap kondisi tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan ketentuan tersebut, penanganan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak serta-merta terhenti hanya karena pelaku tidak dapat menjalani proses hukum, sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang dan prosedur peradilan yang berlaku.

Selain itu, RUU ini juga mengatur pembentukan Badan Pengelola Aset. Lembaga tersebut nantinya bertugas mengamankan, memelihara, menilai, dan melakukan penjualan aset hasil tindak pidana.

Pembentukan badan pengelola dinilai penting untuk menjawab persoalan yang selama ini kerap muncul dalam pengelolaan barang sitaan, mulai dari penurunan nilai aset, berkurangnya jumlah barang, hingga kesulitan dalam proses pemeliharaan. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, aset yang disita diharapkan tetap terjaga nilainya dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana.

Dalam penjelasannya, Parta turut menyampaikan bahwa RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengakui, perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dan mendapat perhatian besar dari berbagai elemen masyarakat. Karena itu, dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, kritik, masukan, tuntutan, serta dorongan agar regulasi tersebut segera terwujud.

“Setelah menunggu sekian lama, RUU ini sudah sampai dalam pengambilan keputusan tahap I di Komisi III. Besok akan dibawa dalam paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk semua dukungannya, terima kasih,” tuturnya.

Parta berharap kehadiran regulasi ini nantinya menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dalam memberantas kejahatan, memulihkan aset hasil tindak pidana, serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Negara juga harus memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya dan kerugian yang dialami masyarakat dapat dipulihkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *