JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Presidium Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Krisnadwipayana (MR KAHMI UNKRIS), Dr. Hermanto Tanjung, mendesak DPR RI segera mengambil langkah konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan tersebut disampaikan Hermanto dalam konferensi pers penyampaian pernyataan sikap MR KAHMI UNKRIS terkait kondisi bangsa dan dinamika ketatanegaraan di Gedung Pemuda / KNPI di Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Hermanto menegaskan, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi, penegakan konstitusi, serta penghormatan terhadap proses hukum di Indonesia.
Ia mengatakan, langkah penyampaian pernyataan sikap tidak berhenti pada konferensi pers. MR KAHMI UNKRIS juga berencana menyampaikan surat resmi kepada DPR RI dan Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta audiensi sekaligus memberikan masukan terkait perkembangan situasi nasional.
“Kami akan bersurat ke DPR dan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk beraudiensi, memberikan masukan-masukan terkait situasi yang berkembang belakangan ini,” ujar Hermanto.
Secara khusus, Hermanto meminta DPR RI segera menggelar sidang untuk membahas aspirasi pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Hermanto juga menilai momentum ini menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembenahan melalui mekanisme konstitusional. Ia berharap Gibran dapat menunjukkan sikap kenegarawanan dalam menghadapi dinamika hukum dan politik yang berkembang.
“Kita berharap Gibran juga menunjukkan kenegarawanannya untuk menerima semua proses ini. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus upaya menegakkan etika dan moral bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi perhatian dalam pernyataan sikap tersebut harus dihormati sesuai kedudukan dan ruang lingkup hukum masing-masing. Menurutnya, persoalan konstitusional tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kejelasan dan kepastian.
Hermanto mengibaratkan situasi tersebut seperti pemain sepak bola yang sudah mendapatkan kartu merah, tetapi masih tetap bermain di lapangan. Ia menggunakan analogi itu untuk menggambarkan pentingnya kepastian dan ketegasan dalam menjalankan aturan.
“Menurut saya, kesempatan Gibran untuk mundur itu sudah hilang momentumnya. Oleh karena itu, sekarang bolanya ada di DPR,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya masih menaruh kepercayaan kepada DPR RI agar menjalankan fungsi konstitusionalnya secara serius, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian.
“Kami masih percaya dengan DPR. DPR harus serius menyerap aspirasi masyarakat. Itu bagian dari pelaksanaan konstitusi agar lembaga legislatif tetap mendapatkan kepercayaan publik,” katanya.
Selain persoalan dinamika putusan pengadilan dan jabatan Wakil Presiden, MR KAHMI UNKRIS juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, organisasi tersebut meminta pengusutan secara tuntas terhadap dugaan penyadapan ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mereka juga mendorong pembenahan internal Kepolisian Republik Indonesia agar penegakan hukum berlangsung adil, transparan, dan profesional.
MR KAHMI UNKRIS turut menekankan pentingnya penghayatan dan pengamalan Tribrata serta Catur Prasetya sebagai pedoman moral dan pengabdian jajaran kepolisian.
Melalui pernyataan sikap yang ditandatangani Dr. Hermanto Tanjung selaku Ketua Presidium dan Ali F. Andri selaku Sekretaris, MR KAHMI UNKRIS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal konstitusi dan demokrasi dengan tetap menjaga keamanan serta ketertiban.
Hermanto berharap seluruh persoalan kebangsaan dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.
SIARAN PERS PERNYATAAN SIKAP MR. KAHMI UNKRIS TENTANG KONDISI NEGARA
Dengan memperhatikan dinamika politik yang terjadi, serta dengan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap Negara Republik Indonesia, Majelis Rayon Kahmi Unkris menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
I. Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Ijazah dan Suket Saudara Gibran Rakabuming Raka
Putusan tersebut telah inkracht, bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, MR. Kahmi Unkris menyatakan sikap:
1. Demi menjaga tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia, MR. Kahmi Unkris mendesak DPR RI untuk mengambil langkah konstitusional dengan melaksanakan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 untuk memakzulkan Saudara Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia secepat-cepatnya. 2. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
II. Tentang Kasus Penyadapan Ilegal
Kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan oknum-oknum lainnya adalah bentuk pengkhianatan yang keji dan memalukan. Untuk itu, MR. Kahmi Unkris mendukung Kapolri Republik Indonesia untuk:
1. Mengusut tuntas dan menangkap dalang serta jaringan pelaku penyadapan. 2. Melakukan pembersihan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian, serta melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan. 3. Meneguhkan kembali penghayatan dan pengamalan Tribrata dan Catur Prasetya di jajaran Kepolisian RI.
Jakarta, 11 November 2026.
MR. Kahmi Unkris
DR. Hermanto Tanjung, Ketua Presidium
Ali F. Andri, Sekretaris
