JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta, menekankan pentingnya menjaga kualitas legislasi di tengah rencana penerapan mekanisme fast track legislation atau jalur cepat pembentukan undang-undang.
Menurutnya, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak boleh dimaknai sebagai pemangkasan prosedur maupun pengabaian prinsip demokrasi. Kajian akademis dan keterlibatan masyarakat harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses penyusunan regulasi.
Nyoman menegaskan, terdapat dua prasyarat utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam pembentukan undang-undang, yakni kajian akademis yang memadai serta partisipasi publik yang bermakna.
“Pertama, harus ada kajian akademis, itu mutlak. Kedua, harus ada partisipasi yang bermakna,” ujar Nyoman usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, partisipasi bermakna bukan sekadar formalitas dengan mengundang masyarakat dalam forum pembahasan. Publik harus mendapatkan kesempatan untuk mengetahui rencana pembentukan undang-undang, memahami substansi yang dibahas, serta menyampaikan pandangan yang benar-benar didengarkan oleh para pembentuk kebijakan.
Dengan demikian, mekanisme percepatan legislasi tetap harus membuka ruang dialog antara DPR, pemerintah, dan masyarakat.
Nyoman berpandangan, jalur cepat pembentukan undang-undang hanya layak diterapkan terhadap RUU yang memiliki urgensi tinggi. Misalnya, regulasi yang menyangkut kepentingan negara, kebutuhan masyarakat luas, maupun peluang strategis yang membutuhkan kepastian hukum dalam waktu relatif singkat.
Ia juga mengingatkan bahwa konsep percepatan tidak berarti seluruh pembahasan harus diselesaikan secara instan.
“Walaupun cepat, bukan berarti satu hari selesai. Kajian akademis tetap ada, partisipasi bermakna tetap ada, RDP dan RDPU juga tetap dilaksanakan. Yang dipercepat adalah waktunya,” tegas legislator dari daerah pemilihan Bali tersebut.
Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan dengan menyusun jadwal pembahasan yang lebih padat, mengoptimalkan waktu rapat, hingga menuntaskan pembahasan dalam satu masa sidang. Namun, seluruh tahapan dan mekanisme yang diwajibkan tetap harus dijalankan.
