BANJARBARU – BELA RAKYAT – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan diminta tidak hanya fokus memadamkan api. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan negara harus hadir lebih awal untuk melindungi kesehatan warga terdampak asap.
Hal itu disampaikan Yahya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR ke Banjarbaru, Kalsel.
“Karhutla itu bukan sekadar lahan terbakar. Asapnya langsung menyerang paru-paru warga. ISPA naik, asma kambuh, anak-anak tidak bisa sekolah, pekerja tidak bisa bekerja. Beban puskesmas juga naik,” kata Yahya.
Politisi Fraksi Golkar itu meminta pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan 5 kelompok rentan: bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit kronis.
Menurutnya, Komisi IX menemukan beberapa catatan penting yang harus dibenahi:
1. Faskes harus siaga sebelum kasus melonjak. Puskesmas, RSUD, obat-obatan, masker, dan sistem rujukan harus siap, bukan baru disiapkan setelah pasien membludak.
2. Data kualitas udara harus terintegrasi. Pemantauan ISPU perlu terhubung langsung dengan sistem peringatan dini. Jika udara buruk, harus ada keputusan cepat: kegiatan luar ruang di sekolah dihentikan, pekerja lapangan dilindungi, layanan kesehatan jemput bola sampai desa.
3. Pekerja informal jangan dilupakan. Petani, pekebun, pekerja bangunan, sopir, hingga pedagang kaki lima paling banyak menghirup asap karena kerja di luar ruangan. Selain butuh masker dan APD, mereka juga butuh jaminan akses layanan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan jika pendapatannya turun akibat kabut asap.
“Penanganan karhutla harus masuk ranah K3 – keselamatan dan kesehatan kerja. Atur kapan boleh kerja luar ruang, sediakan pelindung yang layak,” tegasnya.
Yahya juga menekankan, Kalsel sebagai daerah yang ekonominya ditopang SDA harus menyeimbangkan dengan perlindungan tenaga kerja – mulai dari penerapan norma ketenagakerjaan, perlindungan pekerja alih daya, hingga perluasan jaminan sosial untuk pekerja informal dan warga terdampak lingkungan.
Ia mengapresiasi kerja Pemprov Kalsel, nakes, petugas lapangan, dan relawan yang sudah bekerja di lapangan, dan berharap koordinasi pusat-daerah terus diperkuat.
“Jangan sampai perlindungan kesehatan baru dimulai setelah angka kesakitan naik. Harus preventif dari awal,” pungkasnya.
