JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq mendorong pemerintah mengubah strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, respons pemerintah tidak boleh hanya reaktif saat warga sudah terpapar asap.
Ia menilai penanganan karhutla harus bergeser dari sekadar pemadaman dan pembagian bantuan kesehatan menjadi pencegahan total sejak awal.
Peringatan ini sejalan dengan data terbaru. BMKG menyebut fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat tahun ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem dan meningkatkan risiko karhutla di berbagai daerah.
Kementerian Kehutanan mencatat lonjakan titik panas. Pada 14 Oktober 2026, terpantau 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, naik signifikan dari 244 titik pada hari sebelumnya.
“Karhutla itu bukan bencana yang datang tiba-tiba tanpa peringatan. Data musim kemarau, peta wilayah rawan, dan kondisi lahan berisiko sudah kita kantongi. Seharusnya pemerintah antisipasi sebelum api membesar. Jangan tiap tahun kita baru repot siapkan masker dan obat-obatan setelah masyarakat sesak karena asap,” kata Ranny, Senin (19/10/2026).
Ranny juga menyoroti faktor manusia sebagai pemicu utama. Praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar, perambahan hutan, hingga degradasi akibat pembalakan dinilai memperparah kerentanan lahan terhadap api.
Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat di level kawasan hutan. Baik aktivitas pembalakan legal yang berizin maupun ilegal harus diawasi untuk memastikan kepatuhan pada aturan lingkungan.
“Jangan sampai kelalaian pengelolaan hutan berujung menjadi krisis kesehatan untuk jutaan orang. Pencegahan itu harus konsisten, bukan musiman saat bencana sudah terjadi,” tegasnya.
Terkait langkah Kementerian Kesehatan yang pada 18 Oktober 2026 menambah distribusi masker, obat-obatan, dan penguatan rumah oksigen di Sumatra dan Kalimantan, Ranny mengapresiasi. Namun ia menegaskan, langkah kuratif tersebut harus dibarengi langkah preventif.
Di antaranya pemantauan titik panas secara real-time, pengelolaan ekosistem gambut, pengawasan ketat kegiatan usaha di sekitar hutan, hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.
Menurutnya, kunci penanganan karhutla adalah koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan antara Kementerian Kehutanan, BMKG, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah.
Komisi IX sendiri, kata Ranny, fokus mengawal kesiapan sistem kesehatan sebelum masuk musim rawan karhutla. Mulai dari pemetaan kelompok rentan seperti balita, lansia dan penderita ISPA, penguatan layanan Puskesmas di daerah rawan, hingga sistem peringatan dini kesehatan.
“Keberhasilan penanganan karhutla jangan hanya diukur dari seberapa cepat api padam, tapi seberapa jauh kita bisa mencegah api itu muncul dan melindungi kesehatan masyarakat,” tutupnya.
