Aliansi Bekasi Tuntut Rp2 juta per KK dari Dana Kompensasi TPST Bantargebang

BEKASI – BELA RAKYAT –  Aliansi Bekasi Menggugat meminta Dana Kompensasi TPST Bantargebang yang pada Senin, 26 Oktober 2026 ini akan ditandatangani, supaya tidak diberi peluang untuk menjadi bancakan korupsi oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab di Kota Bekasi.

Untuk itu, aliansi ini meminta agar dana bau ditingkatkan nominalnya per keluarga dari Rp400 ribu menjadi Rp2 juta. Alasannya, bahwa kerap terjadi penyelewengan peruntukan dana yang harusnya dinikmati oleh warga terdampak langsung, malah disalahgunakan untuk korupsi dengan kedok membangun bangunan atau menyelenggarakan kegiatan sosial hiburan.

Pada 21 Oktober 2026, di bilangan Perumahan Vida, Aliansi Bekasi Menggugat telah berbagi pikiran dan informasi dengan Setio Margono, mewakili pihak UPST DLH DKI Jakarta terkait keluhan dampak lingkungan keberadaan TPST Bantargebang dan juga dugaan penyelewengan peruntukan Dana Kompensasi. Kedua pihak pada prinsipnya berkomitmen membawa misi perbaikan lingkungan yang lebih baik di Kota Bekasi.

“Kami meminta, agar uang bawa naik menjadi Rp2 juta per KK, dilakukannya penanaman pohon secara signifikan guna menyerap polusi udara, serta normalisasi Kali Asem,” tuntut Azwar Anas, Koordinator Aksi Aliansi Bekasi Menggugat kepada Bela Rakyat, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Aliansi Bekasi Menggugat berisi beragam kelompok peduli lingkungan, seperto Forkads, Gerakan Cinta Bekasi, Prabu, Pemuda Muhammadiyah, dan banyak tokoh masyarakat Kota Bekasi.

Syahrul E Dasopang, Koordinator Forkads menambahkan kepada pers, tidak menutup kemungkinan kami akan mengawasi lebih seksama Dana Kompensasi yang sebenarnya berasal dari pajak warga Jakarta tersebut, agar benar-benar steril dari tindak pidana korupsi dan terasa manfaatnya bagi umumnya warga Kota Bekasi.

Dia, katanya, telah menyampaikan masukan juga kepada Suhud, Ketua DPRD Jakarta dan Rani Mauliani, Wakil Ketua DPRD Jakarta melalui pesan singkat. Rani Mauliani diketahui sebagai adik ipar, Sufmi Dasco, yang namanya sangat disegani.

Syahrul E Dasopang, yang juga mantan Ketua Umum PB HMI ini, merasa terpanggil untuk berbagi ide dalam mengubah citra bekasi sebagai Kota Sampah terbesar di dunia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *