Banggar DPR Restui Anggaran Rp481,1 Miliar untuk BOP Pantura Kawal Proyek Giant Sea Wall

JAKARTA – BELA RAKYAT  – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui alokasi anggaran untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura). Anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat penanganan kawasan pesisir utara Jawa, termasuk mendukung mega proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Moh Said mengungkapkan, pagu anggaran yang disepakati untuk BOP Pantura sebesar Rp481,1 miliar. Angka tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Nota Keuangan APBN 2027.

“Untuk sementara Banggar yang mengambil alih dulu, sebelum nanti BOP Pantura memiliki mitra kerja tetap di Komisi IV,” kata Muhidin usai rapat bersama Kepala BOP Pantura Didit Herdiawan Ashaf.

Menurut politisi Fraksi Golkar itu, intervensi anggaran mendesak dilakukan karena kondisi Pantura yang semakin kritis. Laju penurunan muka tanah yang terjadi tiap tahun dinilai membahayakan ekosistem dan permukiman warga pesisir.

“Setiap tahun Pantura mengalami penurunan. Ini mengancam seluruh ekosistem yang ada di sana,” ujarnya.

Muhidin menekankan, proyek dengan kebutuhan biaya sangat besar ini tidak bisa hanya dibebankan pada APBN. Ia menyebut Presiden telah menginstruksikan agar pemerintah daerah ikut gotong royong.

“Anggarannya jumbo, raksasa. Jadi tidak mungkin hanya mengandalkan APBN. Presiden menginstruksikan gubernur-gubernur di Jawa, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk ikut berkontribusi bersama pemerintah pusat,” jelasnya.

Ke depan, BOP Pantura akan bermitra dengan Komisi IV DPR RI. Terkait kemungkinan adanya tambahan anggaran, Banggar akan menyesuaikan dengan postur fiskal pemerintah di tahun 2027.

“Untuk tambahan-tambahan nanti kita lihat kemampuan fiskal kita di 2027,” tutup Muhidin.

Dengan dukungan anggaran awal ini, DPR berharap program perlindungan pesisir utara Jawa bisa berjalan berkelanjutan hingga 2031.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *