DEPOK – BELA RAKYAT – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat peran akademik dalam mendukung diplomasi Indonesia di tengah dinamika reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perubahan tata dunia.
Hal tersebut disampaikan Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam kunjungan BKSAP ke Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut mengangkat tema “Peran Diplomasi Parlemen dalam Reformasi PBB: Perspektif Indonesia.”
Habib Aboe menilai diplomasi Indonesia di era modern membutuhkan keterlibatan lebih luas dari berbagai elemen bangsa, tidak hanya pemerintah atau parlemen. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis melalui kekuatan riset, kepakaran, dan pemikiran kritis yang dapat menjadi sumber gagasan bagi diplomasi Indonesia.
“Ketika kita berbicara mengenai arah reformasi PBB dan penguatan sistem multilateral, kita harus sadar bahwa diplomasi di era modern tidak bisa lagi hanya dimonopoli oleh jalur eksekutif atau sekadar perdebatan di ruang sidang parlemen,” ujar Habib Aboe.
Ia menekankan pentingnya Track Two Diplomacy atau diplomasi akademik sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia. Dalam konteks tersebut, UI dinilai memiliki kapasitas yang besar untuk berkontribusi melalui riset dan pengembangan gagasan strategis terkait isu-isu internasional.
“Universitas Indonesia, dengan kapasitas riset dan pemikir-pemikir kritisnya, harus mengambil peran aktif di garis depan melalui Track Two Diplomacy atau diplomasi akademik,” katanya.
Habib Aboe juga mendorong agar kampus tidak berhenti pada fungsi akademik dalam pengertian konvensional. Menurut dia, perguruan tinggi perlu menjadi ruang produksi gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan dan diplomasi Indonesia.
“UI tidak boleh sekadar menjadi menara gading yang hanya mengkaji teori atau membaca sejarah tata kelola global. Kampus ini harus bertransformasi menjadi ‘dapur utama’ yang meracik dan menyuplai amunisi gagasan progresif bagi postur diplomasi kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Aboe mengatakan BKSAP membutuhkan kontribusi akademik dari perguruan tinggi sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan diplomasi parlemen. Masukan tersebut, antara lain, dapat berupa kajian alternatif, resolusi, maupun rumusan strategi yang dapat digunakan dalam forum internasional.
“Kami di BKSAP membutuhkan second opinion, resolusi alternatif, dan rumusan strategi yang taktis dari mimbar akademik ini sebagai bekal konkret delegasi Indonesia menuju Sidang IPU mendatang,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak sivitas akademika UI, baik dosen, peneliti, maupun mahasiswa, untuk semakin aktif terlibat dalam isu-isu internasional. Menurutnya, keterlibatan akademisi dapat memperkuat diplomasi parlemen sekaligus memperluas basis pengetahuan Indonesia dalam menghadapi perubahan tata dunia.
“Oleh karena itu, saya mendorong penuh agar civitas akademika UI—baik pakar maupun mahasiswanya—mulai secara agresif ‘turun gelanggang’ mengawal isu-isu internasional. Mari bersinergi,” kata Habib Aboe.
Ia menambahkan, sinergi antara parlemen dan perguruan tinggi penting untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia dapat diperjuangkan secara lebih kuat dalam berbagai forum internasional.
“Jadikan kepakaran di kampus ini sebagai tulang punggung yang memperkuat diplomasi parlemen kita di kancah dunia, demi memastikan kepentingan nasional Indonesia tidak hanya didengar, tetapi juga diperhitungkan dalam perubahan tata dunia baru,” pungkasnya.
Pertemuan BKSAP dengan sivitas akademika UI tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pertukaran gagasan antara parlemen dan dunia akademik, khususnya dalam merespons agenda reformasi PBB serta memperkuat diplomasi Indonesia dalam sistem multilateral.
