Jakarta – Aktivis muda Faturrahman sekaligus Ketua Bidang ESDM Forum Mahasiswa dan Pemuda Indonesia menyoroti dugaan keterlibatan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, dan istrinya Erna Giasi, serta Wakil Bupati Pohuwato, Iwan Adam, dalam aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Faturrahman mendesak agar dugaan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, termasuk partai politik yang menaungi para pihak yang disebutkan. Ia menilai persoalan pertambangan ilegal di Pohuwato perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait dampak lingkungan dan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat maupun kader partai politik.
“Kami menduga Beni Nento dan Iwan Adam membekingi aktivitas pertambangan ilegal di Pohuwato. Selain itu, kami juga menduga adanya keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan pejabat daerah lainnya. Dugaan ini harus ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang,” ujar Faturrahman dalam keterangan persnya, Jum’at (25/9/26).
Ia menegaskan, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kantor partai politik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk kantor DPP partai terkait di Jakarta.
Menurut Faturrahman, aksi tersebut bertujuan mendesak pimpinan partai agar melakukan evaluasi dan menindaklanjuti dugaan keterlibatan kadernya dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Soroti Kerusakan Lingkungan dan Gagal Panen
Faturrahman juga mengaitkan persoalan pertambangan ilegal dengan kerusakan lingkungan yang dinilai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato.
Ia menyebut adanya dugaan kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap gagal panen sawah hingga empat kali. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Faktanya, kerusakan lingkungan yang diduga menyebabkan gagal panen sawah hingga empat kali di Pohuwato harus segera ditelusuri. Kemudian juga perlu diketahui bahwa akibat tambang ilegal sudah banyak makan korban sehingga kami menilai persoalan ini harus betul-betul harus di benahi. Karena itu, dugaan keterlibatan Beni Nento, serta istrinya Erna Giasi, dan Wakil Bupati Pohuwato Iwan Adam dalam aktivitas pertambangan ilegal harus diusut secara transparan,” tegasnya.
Faturrahman menilai dugaan praktik pertambangan ilegal tersebut bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung program hilirisasi sektor pertambangan yang menjadi salah satu agenda pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Desak Golkar dan NasDem Evaluasi Kader
Faturrahman secara khusus mendesak Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar menindaklanjuti dugaan keterlibatan kader partainya dalam aktivitas pertambangan ilegal di Pohuwato.
“Kami mendesak DPP Partai NasDem untuk segera mengevaluasi kadernya, Iwan Adam, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pohuwato. Kami meminta agar dugaan keterlibatan dalam aktivitas pertambangan ilegal ini ditelusuri secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tandasnya.
Siapkan Aksi di Gorontalo dan Jakarta
Sebagai tindak lanjut, Faturrahman bersama rekan-rekan mahasiswa di Jakarta berencana melakukan konsolidasi gerakan di tingkat daerah dan nasional.
Rencana aksi tersebut akan menyasar kantor DPD Partai Golkar Gorontalo, DPP Partai Golkar, DPP Partai NasDem di Jakarta, serta Kementerian ESDM.
Selain menggelar demonstrasi, Faturrahman menyatakan pihaknya berencana melaporkan dugaan keterlibatan Beni Nento, Erna Giasi, dan Iwan Adam kepada aparat penegak hukum agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami akan melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan mahasiswa, baik di Pohuwato maupun di tingkat nasional. Kami juga akan menggelar aksi demonstrasi dan menyampaikan laporan kepada pihak berwenang agar dugaan ini dapat diusut secara transparan dan menyeluruh,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat Pohuwato.
“Ini adalah langkah kami untuk menegakkan keadilan, menjaga kelestarian lingkungan di Pohuwato, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Kami berharap aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini secara serius, profesional, dan tanpa pandang bulu,” tutup Faturrahman.
