Pasca Drone di Langit Makkah, DPR Minta Keamanan Jemaah Umrah Diperketat

JAKARTA – BELA RAKYAT – Insiden pencegatan pesawat tanpa awak (drone) di wilayah selatan Kota Makkah pada 15 September 2026 lalu menjadi sorotan DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem perlindungan bagi jemaah umrah asal Indonesia.

Bacaan Lainnya

Otoritas pertahanan udara Arab Saudi sebelumnya melaporkan telah berhasil mencegat dan menghancurkan satu unit drone sebelum drone tersebut masuk ke zona larangan terbang di sekitar Kota Suci Makkah. Di sisi lain, kelompok Houthi membantah jika drone tersebut mengarah ke Makkah.

Menurut Hetifah, insiden ini tidak bisa dianggap sepele mengingat gelombang keberangkatan jemaah umrah Indonesia sudah di depan mata.

“Prioritas utama adalah perlindungan jemaah dan kejelasan informasi. Jangan sampai jemaah kita bingung karena termakan hoaks dan pesan berantai di media sosial yang tidak jelas sumbernya,” ujar Hetifah di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Ia mengungkapkan, data yang diterimanya mencatat sebanyak 18.165 jemaah umrah dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pada periode 21-29 September 2026. Sampai dengan 17 September 2026, belum ada laporan penundaan atau perubahan jadwal dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Untuk itu, Hetifah meminta Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI di Arab Saudi, hingga PPIU untuk satu suara dalam memberikan informasi.

“Jemaah tidak perlu panik berlebihan, tapi tetap harus waspada. Pemerintah wajib hadir dengan informasi yang cepat, terpusat satu pintu, dan bahasanya mudah dimengerti jemaah. Termasuk nomor kontak darurat yang bisa dihubungi,” tegas politisi Fraksi Golkar dari Dapil Kalimantan Timur tersebut.

Ia juga mengingatkan PPIU agar tidak hanya fokus pada urusan tiket dan akomodasi, tetapi juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) kedaruratan yang matang.

“Keselamatan itu inti dari pelayanan umrah. Jika ada perubahan situasi di lapangan, jemaah harus jadi yang pertama tahu dan mendapat arahan yang jelas,” tambahnya.

Komisi VIII DPR RI, kata Hetifah, akan terus memantau perkembangan keamanan di Arab Saudi dan memastikan negara hadir memberikan rasa aman bagi jemaah Indonesia.

“Kita semua berharap kondisi tetap kondusif sehingga ibadah jemaah berjalan aman dan khusyuk. Namun kesiapsiagaan tidak boleh kendor,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *