JAKARTA –BELA RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Persoalan tersebut dinilai tidak dapat dipandang sebagai masalah musiman semata, mengingat ketersediaan air berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, DPR telah mengambil langkah antisipatif dengan turun langsung ke wilayah yang terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung sekaligus memastikan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan kekurangan air.
“Terkait dengan kekeringan, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya dan langsung turun ke daerah terdampak,” kata Saan dalam Konferensi Pers setelah Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Saan menjelaskan, salah satu langkah yang telah dilakukan pimpinan DPR adalah melakukan kunjungan ke Cirebon bersama jajaran pemerintah serta pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab di bidang sumber daya air. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan DPR RI bersama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta balai-balai terkait meninjau langsung kondisi wilayah yang mengalami dampak kekeringan. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi sekaligus memastikan penanganan tidak berjalan secara parsial.
Menurut Saan, Cirebon menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat yang menghadapi dampak kekeringan cukup serius. Kondisi tersebut membutuhkan respons cepat karena persoalan ketersediaan air bersih menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga kebutuhan sanitasi dan aktivitas ekonomi.
“Seperti hari Minggu yang lalu, pimpinan DPR ke Cirebon, memang itu daerah yang sangat berdampak, beserta dengan Dirjen SDA sumber daya air, bahkan juga dengan semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.
DPR RI, kata Saan, memandang penanganan krisis air bersih membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri karena kondisi setiap daerah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota perlu dilibatkan secara aktif dalam merancang serta melaksanakan langkah penanganan.
Koordinasi lintas pemerintahan tersebut penting agar bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air di daerah yang rawan mengalami kekeringan.
DPR RI mendorong agar penanganan kekeringan tidak hanya berorientasi pada distribusi air bersih ketika krisis terjadi. Upaya pencegahan dan penguatan infrastruktur sumber daya air juga perlu menjadi perhatian, termasuk pengelolaan sumber air, pembangunan dan optimalisasi sarana penyediaan air, serta penguatan sistem distribusi kepada masyarakat.
Saan menegaskan, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan kekeringan dan kekurangan air bersih mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. DPR juga akan mendorong agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak menjadi bagian dari prioritas kebijakan pemerintah.
“Dan tentu DPR akan terus mendorong, ini bagian dari komitmen DPR. Pemerintah dan DPR, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk menangani bencana kekeringan ini, dan kekurangan air bersih buat masyarakat, itu secara serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah penanganan yang telah dilakukan DPR merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar.
Persoalan air bersih, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan terintegrasi. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan sumber daya air, krisis air juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, produktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, sinergi antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman kekeringan. Ketersediaan data mengenai wilayah rawan kekeringan juga diperlukan agar pemerintah dapat melakukan langkah mitigasi secara lebih cepat dan tepat sasaran.
DPR RI akan terus mendorong pemerintah agar penanganan kekeringan dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus membangun ketahanan sumber daya air di daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan sekaligus mencegah masyarakat kembali menghadapi kesulitan memperoleh air bersih ketika kondisi serupa terjadi.
“Jadi kita sudah mulai DPR melakukannya,” pungkas Saan.
Komitmen tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan ancaman kekeringan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan air yang lebih tangguh sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi krisis air.
Dengan penguatan koordinasi, percepatan penanganan di lapangan, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sumber daya air, DPR berharap persoalan kekeringan di Jawa Barat dapat ditangani secara lebih komprehensif. Kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap air bersih yang aman dan memadai harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan krisis air.
DPR RI pun memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga langkah pemerintah dalam menghadapi kekeringan tidak berhenti pada respons darurat, tetapi juga menghasilkan kebijakan jangka panjang yang mampu memperkuat ketahanan air dan melindungi masyarakat di berbagai daerah rawan kekeringan.
