JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi bank sentral terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pimpinan baru BI diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Rapat Paripurna tersebut memiliki agenda Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh DPR RI.
Menurut Misbakhun, proses pergantian pimpinan BI tidak boleh dipandang sebatas sebagai mekanisme kelembagaan untuk mengganti pejabat di tubuh bank sentral. Lebih dari itu, pergantian tersebut harus menjadi titik awal untuk memperkuat peran BI dalam menjawab berbagai tantangan perekonomian nasional.
Ia menilai, kondisi perekonomian membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan bank sentral, menurutnya, harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“Komitmen ini harus dibuktikan melalui implementasi aturan yang jelas serta panduan operasional kebijakan Bank Indonesia,” tegas Misbakhun.
Kebijakan Harus Bisa Diimplementasikan
Misbakhun menekankan bahwa komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk pernyataan atau arah kebijakan. Komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam aturan yang jelas, terukur, dan dapat dijalankan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
Bagi dia, kejelasan aturan menjadi penting agar kebijakan BI tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Kepastian tersebut juga dibutuhkan oleh dunia usaha dan pelaku ekonomi agar dapat mengambil keputusan secara lebih terukur.
Karena itu, kepemimpinan baru BI diharapkan mampu membangun kerangka kebijakan yang tidak hanya tepat secara konseptual, tetapi juga memiliki panduan operasional yang jelas.
Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan bank sentral dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian bagi sektor keuangan, dunia usaha, maupun masyarakat.
Misbakhun berpandangan bahwa BI memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kebutuhan untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif. Bank sentral memiliki kewenangan penting dalam bidang moneter dan sektor keuangan yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap arah perekonomian nasional.
Dorong Aktivitas Ekonomi Produktif
Dalam konteks tersebut, Misbakhun meminta agar kebijakan BI diarahkan untuk turut memperkuat aktivitas ekonomi yang produktif. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, kata dia, harus memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam menciptakan kesempatan kerja.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dari indikator makroekonomi, tetapi juga harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Peningkatan aktivitas produksi, investasi, konsumsi, dan kegiatan ekonomi lainnya diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat.
“Pergantian pimpinan BI harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Misbakhun.
Lebih lanjut, ia menerangkan, bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam merespons perubahan dan dinamika ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kepemimpinan baru BI dituntut memiliki kemampuan membaca perkembangan ekonomi secara cepat sekaligus memastikan respons kebijakan tetap terukur.
DPR Berharap Kebijakan BI Lebih Fokus dan Terarah
Misbakhun juga menegaskan bahwa persetujuan DPR terhadap calon pimpinan Bank Indonesia bukan sekadar bagian dari proses administratif pergantian kepemimpinan.
Persetujuan tersebut, menurutnya, harus dimaknai sebagai awal dari ekspektasi baru terhadap kinerja bank sentral dalam memperkuat perekonomian nasional.
DPR berharap kepemimpinan baru BI mampu menerjemahkan berbagai mandat yang dimiliki bank sentral ke dalam kebijakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya.
Kebijakan tersebut juga harus memiliki sasaran yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat diukur dan dievaluasi.
“Persetujuan DPR terhadap calon pimpinan BI tidak semata-mata menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan, melainkan harus menjadi awal penguatan kontribusi bank sentral terhadap perekonomian nasional,” kata Misbakhun.
Ia berharap kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh kepemimpinan baru BI dapat fokus, terarah, dan terukur. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan bank sentral diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan fondasi ekonomi nasional.
Bagian dari Penguatan Regulasi Sektor Keuangan
Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan bahwa penguatan peran BI dalam mendukung perekonomian juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi sektor keuangan.
Ia menerangkan, perkembangan sektor keuangan membutuhkan kerangka regulasi yang mampu menjawab perubahan kondisi ekonomi sekaligus memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk menjalankan fungsinya secara optimal.
Karena itu, mandat yang diberikan kepada BI harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan konsisten.
Ia menekankan pentingnya memastikan agar berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dapat benar-benar diimplementasikan di lapangan.
Bagi Misbakhun, kualitas sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh kemampuan untuk melaksanakan aturan tersebut secara efektif.
Dengan demikian, kepemimpinan baru BI memiliki pekerjaan penting untuk memastikan kebijakan bank sentral dapat berjalan secara konsisten, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan perekonomian nasional.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Masyarakat
Misbakhun pada akhirnya menegaskan bahwa orientasi kebijakan ekonomi harus tetap bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan merupakan dua hal penting, tetapi keduanya perlu diterjemahkan ke dalam manfaat yang lebih luas. Salah satunya melalui terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi produktif.
Karena itu, kepemimpinan baru Bank Indonesia diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi.
DPR, khususnya Komisi XI, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan mandat kelembagaan Bank Indonesia dapat berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.
Pergantian kepemimpinan BI pun diharapkan tidak berhenti sebagai perubahan figur, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan bank sentral agar semakin relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional.
Pada akhirnya, kebijakan moneter dan kebijakan sektor keuangan diharapkan mampu berjalan secara terukur, konsisten, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan membuka semakin banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dengan demikian, Bank Indonesia tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga semakin kuat dalam mendukung terciptanya ekosistem perekonomian yang produktif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
