Jakarta — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rekomendasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2027 harus dilihat sebagai masukan konstruktif, bukan sebagai bentuk serangan atau sikap berseberangan terhadap pemerintah.
Menurut Iwan, NU memiliki posisi penting sebagai salah satu kekuatan sosial-keagamaan terbesar di Indonesia. Karena itu, rekomendasi yang lahir dari forum Muktamar justru merupakan bagian dari kontribusi NU dalam memberikan perspektif terhadap kebijakan publik.
“Saya melihat rekomendasi NU ini bukan serangan kepada pemerintah. Justru ini bentuk masukan konstruktif dari organisasi keagamaan yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Iwan dalam keterangannya, Minggu (30/8/26).
Ia menegaskan, perbedaan pandangan mengenai desain anggaran maupun implementasi program pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Pemerintah tidak harus memandang setiap kritik sebagai bentuk oposisi.
“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang anti-kritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menyerap kritik, memilah masukan, kemudian memperbaiki kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat,” katanya.
Menurut Iwan, substansi rekomendasi NU juga perlu dibaca secara proporsional. MBG merupakan program strategis pemerintah yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun pada saat yang sama, pendidikan juga merupakan sektor fundamental yang membutuhkan dukungan anggaran yang kuat dan berkelanjutan.
Karena itu, menurutnya, yang perlu dibangun bukan pertentangan antara MBG versus pendidikan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan kedua agenda tersebut dapat berjalan secara optimal tanpa saling mengorbankan.
“Jangan sampai diskusinya dibenturkan menjadi MBG versus pendidikan. Itu cara pandang yang keliru. MBG penting, pendidikan juga sangat penting. Tantangannya adalah bagaimana negara mendesain pembiayaan yang tepat sehingga program pemenuhan gizi tidak menggerus hak dan kebutuhan anggaran pendidikan,” jelasnya.
Iwan juga menilai rekomendasi NU dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan MBG menjelang pelaksanaan program pada 2027.
Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup sumber pembiayaan, efektivitas anggaran, ketepatan sasaran, kualitas makanan, tata kelola, hingga dampaknya terhadap sektor pendidikan.
“Kalau ada masukan dari NU, jangan langsung dipersepsikan sebagai kritik politik. Justru pemerintah bisa menjadikan ini sebagai early warning system untuk memperbaiki desain kebijakan. Ini kesempatan untuk melakukan fine tuning sebelum program berjalan lebih besar,” ujarnya.
Iwan menambahkan, kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan kalangan ulama, kiai, santri, dan pesantren seharusnya menjadi modal penting untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan NU.
Menurutnya, hubungan pemerintah dengan NU tidak boleh hanya dibangun melalui dukungan politik, tetapi juga melalui dialog kebijakan yang sehat.
“NU dan pemerintah tidak harus selalu memiliki pandangan yang identik. Justru dalam hubungan yang sehat, NU bisa memberikan kritik dan rekomendasi, sementara pemerintah bisa mendengar dan meresponsnya secara objektif. Itu bukan konflik, tetapi demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Ia berharap polemik mengenai rekomendasi Muktamar NU tidak dipelintir menjadi narasi bahwa NU sedang berhadapan dengan pemerintahan Prabowo.
“Jangan diproduksi seolah-olah NU sedang menyerang Presiden Prabowo. Saya kira itu framing yang berlebihan. NU sedang menjalankan fungsi sosialnya memberikan masukan kepada negara. Dan pemerintah sebaiknya menjawabnya dengan data, kebijakan, dan dialog, bukan dengan kecurigaan,” pungkas Iwan.
Menurut Iwan, justru kemampuan pemerintah menerima masukan dari organisasi masyarakat seperti NU akan memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.
