Dari Kemerdekaan Bangsa Menuju Kemerdekaan Jiwa, dari Kelahiran Rasulullah SAW Menuju Kebangkitan Peradaban
MAKASSAR – BELA RAKYAT – Momentum bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Indonesia dan Rabiul Awwal sebagai bulan yang sangat lekat dengan kelahiran serta perjalanan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW memiliki keterkaitan nilai yang kuat. Keduanya sama-sama menghadirkan pesan tentang perubahan, pembebasan, pengorbanan, keteladanan, persatuan, dan pembangunan peradaban.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Munawir Kamaluddin, M.Ag., M.H., dalam khutbah Jumat di Masjid Imamul Hakimin, Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Dalam wawancara usai khutbah, akademisi yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan dan kemasyarakatan itu kembali menegaskan bahwa Agustus dan Rabiul Awwal tidak semestinya hanya dipahami sebagai momentum seremonial.
“Agustus berbicara tentang kemerdekaan sebuah bangsa, sedangkan Rabiul Awwal berbicara tentang perubahan manusia dan pembangunan peradaban. Keduanya memiliki satu spirit yang sama, yakni pembebasan dari belenggu, perubahan menuju keadaan yang lebih baik, serta pembangunan kehidupan yang berkeadaban,” ujar Munawir.
Menurutnya, Agustus memiliki makna historis yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi penanda lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaannya. Sehari kemudian, 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan dan Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Agustus bukan sekadar pergantian tanggal atau momentum mengibarkan bendera. Ia adalah simbol keberanian sebuah bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri, berdiri di atas kaki sendiri dan menolak segala bentuk penjajahan,” katanya.
Di sisi lain, Rabiul Awwal, menurut Munawir, memiliki kedalaman makna dalam sejarah umat Islam karena sangat lekat dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bulan tersebut dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah, perjalanan hijrah, pembangunan Masjid Quba, serta wafatnya Rasulullah SAW.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah detail kronologi sejarah tersebut memiliki perbedaan dalam riwayat dan kajian sejarah. Karena itu, yang jauh lebih penting adalah menangkap substansi perubahan dan pesan peradaban yang dibawa Rasulullah SAW.
“Jangan sampai kita berhenti pada perdebatan tanggal, sementara kita kehilangan pesan sejarahnya. Yang harus kita tangkap adalah spirit perubahan yang dibawa Rasulullah: dari jahiliah menuju peradaban, dari permusuhan menuju persaudaraan, dari penindasan menuju keadilan, dari kebodohan menuju ilmu dan dari keterpecahan menuju kehidupan masyarakat yang memiliki arah dan tujuan,” jelasnya.
Munawir Kamaluddin yang dikenal sebagai pakar Pendidikan Nilai dan Karakter UIN Alauddin Makassar menilai bahwa titik temu Agustus dan Rabiul Awwal semakin kuat ketika kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga sebagai kemampuan manusia membebaskan dirinya dari berbagai bentuk penjajahan batin.
Menurutnya, Al-Qur’an mengingatkan bahwa hawa nafsu dapat menjerumuskan manusia hingga menjadikannya sebagai sesuatu yang dipertuhankan. Ia mengutip firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan ayat 43 tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya.
“Penjajahan yang paling berbahaya tidak selalu datang dari luar. Ia bisa tumbuh dari dalam diri manusia. Seseorang bisa hidup di negara merdeka, tetapi jiwanya masih terjajah oleh ambisi, keserakahan, popularitas, kekuasaan dan kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Selain hawa nafsu, lanjut Munawir, manusia juga harus mewaspadai tipu daya setan yang datang dari berbagai arah. Karena itu, kemerdekaan fisik harus disertai kemerdekaan moral dan spiritual.
“Tubuhnya boleh merdeka, tetapi jiwanya bisa saja terjajah. Inilah paradoks kemerdekaan yang harus kita renungkan. Negara telah merdeka, tetapi jangan sampai manusia di dalamnya justru menjadi budak harta, jabatan, kekuasaan dan hawa nafsunya sendiri,” tegasnya.
Penjajah Tidak Selalu Datang Membawa Senjata
Dalam perspektif Munawir, wajah penjajahan pada era modern telah mengalami perubahan. Penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk pasukan bersenjata atau kekuatan militer, tetapi dapat muncul melalui praktik korupsi, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan berbagai tindakan yang merampas hak masyarakat.
“Orang yang korupsi, merampas hak orang lain, menyalahgunakan kewenangan, mempermainkan hukum, memanipulasi informasi, menyebarkan hoaks dan kebencian, atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, pada hakikatnya sedang mempraktikkan mentalitas penjajah,” ujarnya.
Sebagai akademisi yang juga aktif memimpin beberapa organisasi dan pondok pesantren, Munawir menekankan bahwa ukuran penjajahan tidak ditentukan oleh pakaian, jabatan ataupun identitas seseorang.
“Penjajah sejati tidak ditentukan oleh pakaian atau atributnya, tetapi oleh bagaimana ia memperlakukan manusia. Ketika kekuasaan digunakan untuk melayani rakyat, ia menjadi amanah. Tetapi ketika rakyat dipaksa melayani kepentingan kekuasaan, di situlah kekuasaan mulai kehilangan ruh pengabdiannya dan berubah menjadi bentuk penjajahan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan musibah, kemiskinan dan penderitaan rakyat sebagai komoditas politik.
Menurutnya, kebijakan publik harus selalu diuji berdasarkan manfaat, keadilan, efektivitas, efisiensi dan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat.
“Kekuasaan tidak boleh mengeksploitasi penderitaan masyarakat sebagai instrumen pencitraan. Program pemerintah harus diarahkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah rakyat, bukan sekadar mempertahankan popularitas atau kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Al-Wahn dan Ancaman Penjajahan dari Dalam
Munawir juga mengingatkan umat terhadap konsep al-wahn, yakni penyakit cinta dunia dan takut mati yang disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai salah satu sebab umat kehilangan kekuatan moral.
“Ketika cinta dunia mengalahkan cinta kepada kebenaran, manusia mudah dibeli. Ketika takut kehilangan jabatan mengalahkan keberanian membela keadilan, manusia mudah dikendalikan. Ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan bangsa, persatuan menjadi rapuh,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan umat bukan semata-mata jumlah, sumber daya atau kekuatan material.
“Jangan sampai umat yang jumlahnya besar justru menjadi seperti hidangan yang diperebutkan karena kehilangan kemandirian, integritas dan keberanian moral. Al-wahn harus dilawan dengan iman, ilmu, integritas dan keberanian memperjuangkan kebenaran,” katanya.
Lima Agenda Mengisi Kemerdekaan
Munawir menawarkan lima gagasan yang ia sebut sebagai “Lima RE” sebagai refleksi untuk mengisi kemerdekaan sekaligus menangkap spirit perubahan Rabiul Awwal.
Pertama, Restorasi, yakni mengembalikan kehidupan bangsa kepada nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, agama, etika, keadilan, kemanusiaan dan gotong royong.
Kedua, Resonansi, yakni memastikan nilai-nilai kebaikan tidak berhenti pada individu, tetapi bergema dalam keluarga, sekolah, pesantren, kampus, organisasi, pemerintahan dan masyarakat.
Ketiga, Resolusi, yaitu membangun tekad untuk menyelesaikan persoalan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketimpangan, kekerasan, narkoba, konflik sosial dan disinformasi.
Keempat, Revolusi, bukan revolusi dengan kekerasan, melainkan perubahan mendasar dalam aspek mental, moral, spiritual, intelektual dan tata kelola pemerintahan melalui jalan konstitusional dan berkeadaban.
Kelima, Rekognisi, yaitu mengakui jasa para pahlawan, menghargai pengorbanan pendahulu, menghormati keberagaman, berani mengakui kesalahan dan memberikan apresiasi kepada mereka yang bekerja untuk kemaslahatan masyarakat.
“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada perayaan. Ia harus menghasilkan produktivitas, inovasi, kreativitas, kepedulian, keadilan dan keberanian melakukan perbaikan,” kata Munawir.
Kritik kepada Pemerintah Harus Tetap Konstitusional
Sebagai konsultan hukum, Munawir juga menekankan pentingnya masyarakat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintahan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, mengawal pemerintah tidak identik dengan membenci pemerintah.
“Mengkritik kebijakan bukan berarti anti-negara. Mengawasi pemerintah bukan berarti memusuhi pemerintah. Justru kritik yang objektif, berbasis data, santun dan konstitusional merupakan bagian dari kecintaan kepada bangsa,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan ketidakpuasan sebagai alasan untuk melakukan tindakan anarkis, ekstrem, radikal ataupun teror.
“Jangan biarkan kritik berubah menjadi kebencian, perbedaan berubah menjadi permusuhan dan ketidakpuasan berubah menjadi anarki. Kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab karena kemerdekaan bukan kebebasan melakukan apa saja, tetapi kemampuan menggunakan kebebasan untuk kebaikan bersama,” katanya.
Dari Silaturahim Menuju Solidaritas Kebangsaan
Munawir yang juga aktif dalam pembinaan masyarakat dan dikenal sebagai konsultan keluarga sakinah menilai bahwa persatuan bangsa harus dimulai dari kemampuan membangun hubungan yang sehat di tengah keluarga dan masyarakat.
Agustus mengajarkan persatuan Indonesia, sementara Rabiul Awwal mengingatkan tentang ukhuwah dan persaudaraan yang dibangun Rasulullah SAW.
“Tidak ada peradaban besar yang dibangun oleh manusia yang saling menghancurkan. Karena itu, menjaga silaturahim, membantu korban bencana, berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan, mendidik mereka yang tertinggal dan menjadi penengah ketika konflik muncul merupakan bagian dari cara kita mengisi kemerdekaan,” ujarnya.
Menurutnya, solidaritas sosial juga merupakan bentuk konkret rasa syukur atas kemerdekaan.
“Ketika bencana datang, kita hadir. Ketika kemiskinan datang, kita peduli. Ketika kebodohan mengancam, kita mendidik. Ketika hoaks beredar, kita melakukan tabayyun. Ketika konflik muncul, kita menjadi penengah. Ketika ketidakadilan terjadi, kita menyuarakan kebenaran dengan cara yang bermartabat,” katanya.
Pendidikan sebagai Jalan Membebaskan Bangsa
Sebagai Pakar Pendidikan Nilai dan Karakter, Munawir menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan berbagai bentuk penjajahan baru.
“Bangsa yang ingin benar-benar merdeka harus membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Pendidikan bukan sekadar proses memperoleh ijazah, tetapi proses membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, integritas, kreativitas, daya kritis dan tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong lahirnya generasi yang produktif, konstruktif, inovatif, kreatif, dinamis, kritis, solutif dan berintegritas.
Generasi tersebut, menurutnya, harus mampu mengubah cara berpikir dari sekadar bertanya tentang apa yang diberikan negara kepada dirinya menjadi pertanyaan yang lebih fundamental: apa yang dapat diberikan kepada negara.
Begitu pula terhadap umat dan kemanusiaan.
“Jangan hanya bertanya apa yang bisa kita dapatkan dari umat. Tanyakan juga apa yang dapat kita perjuangkan untuk umat. Dan jangan hanya mengatakan mencintai Rasulullah SAW, tetapi buktikan kecintaan itu melalui kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan, ilmu, keberanian dan akhlak,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Ekonomi Nusantara), Munawir juga menilai bahwa kemerdekaan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi dan berbagai patologi sosial harus menjadi agenda bersama.
“Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan rakyat. Tidak cukup bangsa ini merdeka secara politik apabila masih banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan ketidakberdayaan. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan bersama pembangunan moral, pendidikan dan keadilan sosial,” tuturnya.
Momentum untuk Berubah
Munawir mengajak masyarakat menjadikan Agustus dan Rabiul Awwal sebagai momentum evaluasi diri sekaligus perubahan.
Agustus, katanya, mengajukan pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan bangsa terhadap kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan.
Sementara Rabiul Awwal mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana umat telah menghidupkan risalah dan keteladanan Rasulullah SAW.
“Kemerdekaan yang tidak menghasilkan perubahan hanyalah perayaan. Kecintaan kepada Rasulullah yang tidak melahirkan akhlak hanyalah pengakuan,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa mengubah kemerdekaan menjadi produktivitas, kecintaan menjadi keteladanan, kebebasan menjadi tanggung jawab, kekuasaan menjadi amanah, ilmu menjadi solusi, kritik menjadi perbaikan, perbedaan menjadi kekuatan dan persaudaraan menjadi energi pembangunan.
Pada akhirnya, Munawir mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan memiliki dua medan sekaligus.
“Medan pertama adalah membebaskan bangsa dari penjajahan. Medan kedua adalah membebaskan diri dari segala sesuatu yang menjajah hati. Penjajahan asing harus dilawan, penjajahan ketidakadilan harus dikoreksi, penjajahan kebodohan harus dihancurkan dengan pendidikan, penjajahan kemiskinan harus dilawan dengan pemberdayaan, penjajahan hoaks harus dilawan dengan literasi dan tabayyun, sedangkan penjajahan hawa nafsu harus dilawan dengan iman, ilmu, keikhlasan, kesyukuran dan ketakwaan,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya ditandai oleh kepergian penjajah dari tanah air, tetapi juga oleh kemampuan manusia membebaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu, keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kemerdekaan yang paling tinggi adalah ketika hawa nafsu tidak lagi menjadi tuan, setan tidak lagi menjadi penunjuk jalan, kekuasaan tidak lagi menjadi alat penindasan, dan manusia kembali tunduk hanya kepada Allah SWT. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah hijrah yang sesungguhnya,” pungkas Munawir Kamaluddin.
