JAKARTA – BELA TAKYAT – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, H. Muhidin Mohamad Said, menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan fiskal Sulawesi Tengah, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer ke Daerah, serta dukungan anggaran pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Muhidin Mohamad Said setelah menerima rombongan jajaran Gubernur Anwar Hafid dan Pemerintah Provinsi serta DPRD Sulawesi Tengah dalam rangkaian komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta pembahasan bersama di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut Muhidin, persoalan DBH dan dana transfer ke daerah merupakan hal strategis bagi Sulawesi Tengah. Terlebih, provinsi tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh manfaat fiskal yang proporsional dari aktivitas pengelolaan sumber daya tersebut.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD Sulawesi Tengah telah menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai DBH dan dana transfer ke daerah. Aspirasi tersebut, kata dia, akan terus dikawal bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Pimpinan DPRD dari Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tentu dana transfer ke daerah juga. Dan Pak Gubernur sudah kami sama-sama bagaimana untuk memperjuangkan, termasuk juga dana-dana yang di mana Sulawesi Tengah itu tidak masuk di dalam daerah sebagai daerah pengolah,” ujar Muhidin.
Muhidin menilai persoalan tersebut membutuhkan komunikasi lintas lembaga dan penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia bersyukur karena Kementerian ESDM memberikan perhatian terhadap aspirasi Sulawesi Tengah, termasuk kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang dinilai masih memiliki kekurangan.
“Alhamdulillah, baik Menteri ESDM dan seluruh jajarannya sudah memberikan perhatian khusus untuk melakukan revisi atau amandemen Peraturan Menteri ESDM dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi dengan Kementerian Keuangan juga berjalan dengan baik. Menurutnya, keterbukaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI dan DPRD menjadi modal penting untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan fiskal yang dihadapi Sulawesi Tengah.
“Pak Gubernur sudah melakukan komunikasi langsung, bahkan pertemuan langsung didampingi oleh teman-teman dari dinas maupun dari DPRD provinsi. Dan semua itu sudah memperlihatkan keterbukaan di antara kita semua bagaimana kita bisa berjuang untuk kepentingan daerah Sulawesi Tengah,” ujar Muhidin.
Tiga Komponen Anggaran Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, anggota Banggar DPR RI sekaligus anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyampaikan sejumlah poin mengenai dukungan anggaran bagi daerah.
Hamka mengatakan, terdapat tiga komponen utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Yang pertama tentu DAU-nya, dan yang kedua adalah Dana Bagi Hasil, dan yang ketiga adalah DAK-nya. Tiga komponen itu yang menjadi perhatian khusus nanti pada anggaran,” kata Hamka.
Menurut Hamka, kondisi fiskal daerah perlu mendapat perhatian serius karena kemampuan keuangan pemerintah daerah masih menghadapi tekanan. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah harus mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan berbagai peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Salah satu yang disorot Hamka adalah program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah. Ia meminta pemerintah daerah segera memastikan usulan ruas jalan yang menjadi prioritas telah disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.
“Saya menyampaikan kepada Pak Gubernur, tolong dimanfaatkan yang namanya Inpres Jalan Daerah. Dalam waktu singkat ini kita sudah siapkan kurang lebih Rp12 triliun,” ujarnya.
Hamka meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera memberikan data mengenai ruas jalan yang telah diusulkan maupun yang telah mendapatkan persetujuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, data tersebut penting agar pihaknya dapat membantu mengawal usulan yang memenuhi persyaratan dan menentukan ruas jalan yang dapat diprioritaskan.
“Mohon dalam satu-dua hari ini, Pak Gubernur, tolong diberikan saya datanya, poros mana yang sudah disetujui dan sudah diusulkan oleh Balai BPJN di Sulawesi Tengah,” kata Hamka.
Ia menegaskan, selama usulan pembangunan memenuhi persyaratan, dirinya siap ikut memperjuangkan agar memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Gubernur Sulteng Apresiasi Pengawalan DPR RI
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi yang dilakukan Muhidin Mohamad Said dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Anwar mengatakan, sejak sehari sebelumnya, Muhidin telah membantu memfasilitasi komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Menteri ESDM. Setelah itu, komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Alhamdulillah kita baru saja tadi diterima oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, dan juga sebagai salah satu anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Bapak H. Muhidin Mohamad Said,” kata Anwar.
Menurut Anwar, rangkaian pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperjuangkan kepentingan fiskal dan pembangunan daerah.
Ia menyebut pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan kemudian dirangkum dan dibahas bersama di Banggar DPR RI.
“Dari kemarin sebetulnya beliau memfasilitasi kita bertemu dengan Menteri ESDM, kemudian tadi juga memfasilitasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan hari ini kita menyimpulkan di sini semua hasil pertemuan kita di Banggar,” ujar Anwar.
Anwar berharap seluruh rangkaian komunikasi dan perjuangan tersebut menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat posisi fiskal Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan usaha kita ini semua bisa memberikan kekuatan baru bagi Sulawesi Tengah dalam rangka upaya untuk merealisasikan cita-cita dan semangat kita bersama,” katanya.
Perjuangan Fiskal Harus Berujung pada Manfaat bagi Masyarakat
Muhidin menegaskan, perjuangan terhadap DBH, dana transfer, maupun berbagai dukungan anggaran pembangunan bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen APBN. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus aktif memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia. Di sisi lain, DPR RI akan terus mengawal agar kebutuhan daerah yang telah memenuhi ketentuan dapat memperoleh perhatian dari pemerintah pusat.
Muhidin juga membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, kementerian teknis dan DPR RI untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan.
Menurutnya, setiap regulasi pada dasarnya dapat dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya ditemukan persoalan atau kekurangan. Namun, proses tersebut harus ditempuh melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Artinya insya Allah bahwa semua sudah dilakukan langkah-langkah, pendekatan, pembicaraan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau ada yang kurang, karena bagaimanapun juga setiap ada peraturan itu kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu perlu komunikasi, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” tegas Muhidin.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Sulawesi Tengah, DPR RI, dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat.
Bagi Muhidin, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar yang harus diikuti dengan kebijakan fiskal yang mampu memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk membangun.
Karena itu, penguatan DBH dan dana transfer, percepatan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi berbagai program pemerintah pusat dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Dengan komunikasi yang terbuka dan pengawalan bersama, Muhidin optimistis berbagai aspirasi Sulawesi Tengah dapat diperjuangkan secara lebih efektif di tingkat pemerintah pusat.
“Semua itu sudah memperlihatkan keterbukaan di antara kita semua bagaimana kita bisa berjuang untuk kepentingan daerah Sulawesi Tengah, dan mendukung pemerintah daerah di mana kita sebagai anggota DPR RI ini juga sebagai perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
