JAKARTA – BELA RAKYAT – Di tengah sorotan publik terhadap Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, fungsi pengawasan DPR kembali menjadi perhatian.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai DPR sejauh ini sudah menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan cukup baik. Baik dari sisi legislasi, anggaran, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“DPR banyak melakukan pengawasan dengan baik, dengan ketat, supaya pemerintah bisa berjalan dan efektif,” ujar Darmadi saat ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, DPR juga telah menghasilkan sejumlah regulasi strategis. Ia mencontohkan lahirnya Undang-Undang BUMN, UU P2SK, hingga UU PFII, yang disebutnya menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional.
Namun demikian, Darmadi mengingatkan agar fungsi pengawasan tidak dikendurkan. Apalagi saat ini pemerintah dihadapkan pada kondisi fiskal yang tidak mudah.
Ia menekankan, di tengah ruang anggaran yang semakin ketat, pengawasan yang lemah berpotensi membuat beban utang negara terus membengkak.
“Fungsi DPR saya pikir dijalankan dengan baik, dan saya berharap DPR lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Karena memang kita dihadapkan pada anggaran yang begitu ketat. Kalau tidak diawasi dengan baik-baik, ya utang akan bertambah terus,” tutupnya.
Momen Sidang Tahunan sendiri, kata dia, harus menjadi ruang akuntabilitas bagi lembaga-lembaga negara untuk menunjukkan kinerja nyata kepada publik.
