JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Hubungan Ormas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq membeberkan berbagai dinamika yang pernah dihadapinya dalam melakukan penataan organisasi kemasyarakatan (ormas) di lingkungan Partai Golkar.
Fahd menceritakan, mulai dari pelaksanaan audit nasional terhadap ormas menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019, penyelesaian berbagai persoalan organisasi, hingga upaya menjaga soliditas keluarga besar Golkar.
Dalam sambutannya di hadapan kader Partai Golkar, Fahd menegaskan bahwa ormas merupakan salah satu pilar terpenting yang menopang kekuatan Partai Golkar. Karena itu, menurutnya, pembinaan organisasi harus dilakukan berdasarkan data yang akurat, mekanisme organisasi, dan keputusan pimpinan partai.
Ditugaskan Airlangga Lakukan Audit Nasional Ormas
Fahd mengungkapkan, menjelang Munas Partai Golkar tahun 2019, dirinya mendapat tugas langsung dari Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Airlangga Hartarto, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap ormas-ormas yang berada di lingkungan Golkar.
Menurut Fahd, audit tersebut dilakukan secara profesional dengan melibatkan lembaga survei independen yang disebut menghabiskan anggaran hampir Rp5 miliar.
Ia mengatakan, tujuan audit bukan untuk kepentingan politik sesaat, melainkan mengetahui kondisi riil organisasi sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas.
“Hasil audit itu tidak dipublikasikan karena dikhawatirkan dapat memengaruhi citra Partai Golkar. Yang mengetahui hasil lengkapnya hanya pimpinan tertentu di DPP Partai Golkar,” ujar Fahd sebagai pemateri du acara Sarasehan Kebangsaan Ormas Hasta Karya dan Sayap Partai Golkar DKI Jakarta di Kantor Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Timur, Jumat (7/8/2026).
Banyak Ormas Dinilai Perlu Direvitalisasi
Berdasarkan hasil audit tersebut, Fahd mengaku menemukan bahwa sejumlah organisasi sudah mengalami penurunan aktivitas.
Ia menyebut terdapat kepengurusan yang tumpang tindih dan sebagian organisasi hanya aktif menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Meski demikian, menurut Fahd, masih terdapat sejumlah organisasi yang tetap memiliki basis massa kuat di berbagai daerah.
Ia mencontohkan FKGR, SOKSI, MKGR, Kosgoro, hingga AMPI yang menurut hasil pemetaan memiliki kekuatan berbeda-beda di setiap provinsi.
“Data itu menunjukkan organisasi mana yang masih hidup dan mana yang harus segera dibina kembali,” katanya.
AMPI Dinilai Memiliki Basis Kader hingga Tingkat RT
Dalam paparannya, Fahd memberikan perhatian khusus terhadap Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
Menurutnya, hasil audit menunjukkan bahwa AMPI masih memiliki jaringan organisasi yang aktif hingga tingkat RT di Sumatera Utara.
Ia bahkan menyebut keberadaan AMPI di provinsi tersebut masih menjadi salah satu kekuatan organisasi yang diperhitungkan.
“AMPI menjadi salah satu organisasi yang struktur dan kadernya masih hidup sampai ke bawah. Itu menjadi modal penting bagi kaderisasi Partai Golkar,” ujarnya.
Ceritakan Pengalaman Menangani Dinamika SOKSI
Selain membahas audit organisasi, Fahd juga menceritakan pengalamannya menangani dinamika kepengurusan di tubuh SOKSI.
Dalam keterangannya, Fahd menyampaikan sejumlah klaim mengenai proses konsolidasi organisasi yang menurutnya dilakukan berdasarkan arahan pimpinan partai pada masa itu.
Ia mengaku beberapa kali diminta membantu menyelesaikan persoalan dualisme maupun proses penyelenggaraan musyawarah organisasi.
Fahd juga menceritakan pengalaman berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan agenda organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh selalu didasarkan pada mekanisme organisasi dan keputusan pimpinan Partai Golkar.
Penataan AMPI Disebut Berdasarkan Keputusan Organisasi
Fahd turut menyinggung proses penataan organisasi AMPI yang pernah dilakukan ketika dirinya menjabat di bidang organisasi.
Ia mengaku pernah menandatangani berbagai dokumen organisasi, termasuk usulan penunjukan pelaksana tugas (Plt) dan percepatan pelaksanaan musyawarah organisasi.
Menurut Fahd, seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan keputusan organisasi dan arahan Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu.
“Saya menjalankan keputusan organisasi. Apa yang menjadi perintah Ketua Umum saya laksanakan sesuai mekanisme,” katanya.
Upaya Menyatukan Berbagai Faksi Organisasi
Dalam kesempatan itu, Fahd juga mengungkapkan, dirinya kerap berupaya mempertemukan berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda di internal organisasi.
Ia mengaku selalu melaporkan perkembangan kepada Ketua Umum sebelum keputusan strategis diambil.
Menurut Fahd, pendekatan musyawarah menjadi pilihan utama agar tidak terjadi perpecahan yang justru merugikan Partai Golkar.
“Saya tidak ingin organisasi pecah karena yang dirugikan adalah Golkar. Yang terpenting adalah mencari titik temu dan menjaga persatuan,” ujarnya.
Kosgoro Disebut Berhasil Dikonsolidasikan
Fahd juga menyinggung proses konsolidasi di tubuh Kosgoro yang menurutnya sempat menghadapi dinamika menjelang pelaksanaan musyawarah.
Ia mengaku memilih mengedepankan komunikasi dengan para tokoh senior Partai Golkar sehingga kesepakatan akhirnya dapat dicapai.
Menurut Fahd, penyelesaian berbagai persoalan organisasi harus dilakukan tanpa menghilangkan penghormatan kepada para senior yang telah membangun Partai Golkar.
“Golkar selalu menghargai senior. Itu yang harus terus dijaga agar regenerasi berjalan tanpa menghilangkan penghormatan kepada para pendahulu,” katanya.
Ormas Dinilai Menjadi Tulang Punggung Kaderisasi
Fahd kemudian mengulas sejarah panjang organisasi kemasyarakatan di lingkungan Golkar sejak era sebelum Reformasi.
Ia mengatakan, setelah perubahan politik tahun 1998, banyak organisasi yang memilih berdiri sendiri sehingga Golkar harus membangun kembali jaringan organisasinya.
Ia menjelaskan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa keberadaan ormas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kaderisasi dan konsolidasi politik.
Karena itu, ia berharap seluruh organisasi pendiri maupun yang didirikan Partai Golkar terus memperkuat koordinasi dengan DPP Partai Golkar agar mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, pengabdian kepada masyarakat, serta mencetak kader-kader baru.
“Ormas bukan sekadar pelengkap struktur. Ormas adalah kekuatan kaderisasi dan jembatan Partai Golkar dengan masyarakat. Kalau ormas kuat, maka Golkar juga akan semakin kuat sampai ke tingkat paling bawah,” tegas Fahd.
