JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di tanah air. Demi memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, politisi dari parlemen ini mendesak agar seluruh elemen penegak hukum, mulai dari TNI, Polri, hingga Kejaksaan, dapat terus menjaga soliditas secara menyeluruh.
Menurut Soedeson, sinergi yang kuat di antara lembaga-lembaga penegak hukum menjadi kunci utama agar program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan optimal tanpa terhambat oleh praktik rasuah.
Korupsi Merupakan Extraordinary Crime
Dalam pernyataannya, Soedeson mengingatkan kembali bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan sebuah tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Terlebih lagi, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, di mana sektor-sektor vital kini menjadi prioritas utama pemerintah.
”Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crimes. Apalagi dalam program-program Presiden ke depan, masalah energi, masalah ketahanan energi merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama,” ujar Soedeson Tandra seperti disampaikan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Ia menekankan bahwa sektor ketahanan energi nasional tidak boleh diganggu oleh praktik-praktik koruptif yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dukungan penuh dari aparat penegak hukum sangat mutlak diperlukan.
Desak Sinergi Total di Belakang Penyidik Kortas Tipikor
Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, Komisi III DPR RI mengimbau agar ada komitmen yang solid di antara instansi penegak hukum untuk mengawal jalannya proses hukum, khususnya dalam mendukung unit penyidikan seperti Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).
”Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada TNI-Polri untuk solid. Termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor,” tegasnya.
Sinergi ini diharapkan mampu membuat penanganan perkara korupsi berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel di mata publik. Soedeson meminta agar setiap kasus diusut secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tupi.
”Untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat,” tambah Soedeson.
Semua Sama di Mata Hukum: Minta Sanksi Berat Tanpa Pandang Bulu
Lebih lanjut, Soedeson menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Ia menyatakan bahwa status sosial, jabatan, maupun profesi seseorang tidak boleh menjadi tameng untuk lolos dari jerat hukum jika terbukti melakukan tindakan korupsi.
Ia mendesak agar para pelaku korupsi dijatuhi hukuman yang setimpal demi memberikan efek jera yang maksimal.
”Dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum. Maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya,” pungkas Sekjen DPP Ormas MKGR ini.
