JAKARTA: BELA RAKYAT – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi global kembali menjadi perhatian di parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan bantuan sosial atau program penempatan kerja baru, tetapi juga harus membangun sistem pembinaan ulang (reskilling) yang disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap daerah.
Menurut Samuel, banyak pekerja industri memiliki keterampilan yang sangat spesifik sesuai kebutuhan pabrik tempat mereka bekerja. Ketika perusahaan melakukan efisiensi atau PHK dan para pekerja kembali ke kampung halaman, kemampuan tersebut sering kali tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi lokal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga DPR RI menyusun langkah mitigasi yang lebih komprehensif agar para pekerja tidak terjebak dalam pengangguran berkepanjangan.
Ancaman PHK Dinilai Perlu Diantisipasi Sejak Dini
Samuel menjelaskan bahwa tekanan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, hingga menguatnya dolar Amerika Serikat berpotensi memberikan dampak terhadap sektor industri nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan strategi jangka panjang, bukan sekadar penanganan setelah PHK terjadi.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena memahami karakteristik ekonomi wilayah masing-masing. Dengan pemetaan potensi daerah yang tepat, para mantan pekerja industri dapat diarahkan mengembangkan usaha produktif di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, ekonomi kreatif maupun usaha mikro.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel JD Wattimena usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, pembinaan ulang tidak hanya berupa pelatihan singkat, tetapi harus terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Kepala Daerah Diminta Petakan Potensi Ekonomi Lokal
Dalam pandangan Samuel, keberhasilan program reskilling sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memetakan sektor-sektor unggulan.
Ia menilai masih banyak lahan produktif dan sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dikelola secara terencana bersama masyarakat, kawasan pedesaan justru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi para korban PHK.
Konsep tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor industri perkotaan sekaligus memperkuat ekonomi berbasis daerah.
DPR Diminta Turun Langsung Bertemu Buruh
Samuel juga menegaskan bahwa anggota DPR RI tidak boleh hanya membahas persoalan PHK di ruang rapat. Masa reses, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para pekerja terdampak sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia meminta seluruh anggota Komisi VII DPR RI menjadikan daerah pemilihannya sebagai laboratorium untuk memetakan persoalan industri sekaligus mencari peluang ekonomi alternatif.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegasnya.
Menurut Samuel, komunikasi langsung dengan masyarakat akan memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi para pekerja setelah kehilangan pekerjaan.
Persoalan Kompleks, Perlu Kajian Lebih Mendalam
Meski menyampaikan sejumlah usulan, Samuel mengakui persoalan PHK tidak bisa diselesaikan melalui satu kebijakan sederhana. Ia menyebut dinamika ekonomi global, investasi, daya saing industri hingga kondisi fiskal nasional menjadi faktor yang saling berkaitan.
Karena itu, ia menilai seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum merumuskan kebijakan yang benar-benar efektif.
“Ini memang sesuatu yang kompleks karena itu usulan yang saya sampaikan, ini usulan yang juga sifatnya sangat surface, belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing,” tuturnya.
Investigasi: Reskilling Dinilai Jadi Kunci Mengurangi Dampak PHK
Dorongan Samuel mencerminkan semakin besarnya kekhawatiran terhadap dampak sosial dari PHK massal. Selama ini, sebagian besar program penanganan PHK masih berfokus pada bantuan sementara, sementara aspek peningkatan keterampilan dan pengembangan ekonomi lokal belum menjadi perhatian utama.
Apabila program pembinaan ulang benar-benar diintegrasikan dengan potensi unggulan setiap daerah serta didukung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan DPR RI, maka para pekerja terdampak tidak hanya memperoleh kesempatan bekerja kembali, tetapi juga berpeluang menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Usulan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa penyelesaian persoalan PHK membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kebijakan industri nasional hingga pemberdayaan ekonomi berbasis potensi daerah agar masyarakat memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
