Gudang Logistik Timur Belum Terisi Maksimal, Alarm Kesiapsiagaan Bencana Indonesia Menguat
MAKASSAR: BELA RAKYAT – Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, kondisi Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar justru memunculkan kekhawatiran baru. Meski memiliki bangunan yang dinilai layak dan siap beroperasi, gudang tersebut belum terisi optimal akibat keterbatasan anggaran.
Temuan itu mengemuka saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko memimpin kunjungan kerja spesifik ke gudang logistik tersebut. Menurutnya, persoalan terbesar bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan minimnya stok bantuan yang seharusnya menjadi garda terdepan saat bencana terjadi.
“Secara fisik gudang ini sangat baik dan siap digunakan. Namun sayangnya, karena adanya penyesuaian anggaran, gudang masih belum terisi penuh. Padahal stok logistik sangat penting bagi Indonesia Timur yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi,” kata Singgih.
Gudang Siap, Isi Belum Siap
Hasil peninjauan menunjukkan bangunan gudang telah memenuhi fungsi dasar sebagai pusat penyimpanan logistik kebencanaan. Namun kapasitas penyimpanan belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan pengadaan stok.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat kawasan Indonesia Timur merupakan salah satu wilayah dengan frekuensi bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran.
Dalam situasi darurat, keterlambatan distribusi bantuan sering kali disebabkan bukan karena buruknya transportasi semata, tetapi karena stok logistik belum tersedia sejak awal.
Komisi VIII menilai keberadaan buffer stock merupakan faktor vital agar pemerintah dapat bergerak dalam hitungan jam, bukan menunggu proses pengadaan yang memakan waktu.
Efisiensi Anggaran Dinilai Berdampak pada Kesiapsiagaan
Komisi VIII DPR juga menyoroti dampak penyesuaian anggaran terhadap sektor perlindungan sosial dan kebencanaan.
Menurut Singgih, tambahan anggaran Kementerian Sosial dalam beberapa tahun terakhir justru banyak terserap untuk kebutuhan lain, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sejumlah program baru.
Akibatnya, ruang fiskal untuk memperkuat cadangan logistik nasional menjadi terbatas.
“Anggaran yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Kementerian Sosial, khususnya perlindungan sosial dan kebencanaan, perlu diperkuat kembali agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegasnya.
Infrastruktur Gudang Juga Memerlukan Perawatan
Selain persoalan stok logistik, DPR menemukan sejumlah bagian lantai gudang mulai mengalami kerusakan.
Walaupun belum mengganggu operasional secara signifikan, kondisi tersebut dinilai tidak boleh diabaikan karena gudang logistik membutuhkan standar penyimpanan yang tinggi agar bantuan tetap layak digunakan dalam jangka panjang.
Komisi VIII meminta pemerintah melakukan pemeliharaan berkala sehingga investasi negara pada infrastruktur logistik tidak mengalami penurunan kualitas.
Kampung Siaga Bencana Dinilai Menjadi Solusi di Daerah Terisolasi
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga memberikan perhatian terhadap Program Kampung Siaga Bencana (KSB).
Program ini dinilai menjadi salah satu strategi paling efektif ketika akses menuju lokasi bencana terputus akibat kerusakan jalan maupun jembatan.
Dengan adanya masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan dan memiliki perlengkapan dasar, proses penyelamatan dan penanganan awal dapat dilakukan tanpa harus menunggu bantuan dari luar daerah.
“Ketika akses terputus, masyarakat harus mampu menjadi penolong pertama. Karena itu Kampung Siaga Bencana harus terus diperluas,” ujar Singgih.
Saat ini program tersebut telah berkembang di sejumlah wilayah rawan bencana seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. DPR mendorong agar cakupannya diperluas ke berbagai daerah lain yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Pengawasan DPR Tidak Berhenti pada Kunjungan
Komisi VIII menegaskan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah menghadapi bencana.
Evaluasi tidak hanya difokuskan pada kondisi bangunan gudang, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran, kecukupan stok logistik, kualitas pemeliharaan fasilitas, hingga kesiapan masyarakat melalui Program Kampung Siaga Bencana.
Temuan-temuan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.
Bagi DPR, kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya dibangun melalui pembangunan gudang, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan logistik, anggaran yang memadai, infrastruktur yang terawat, serta masyarakat yang telah siap menghadapi kondisi darurat.
