Alih Fungsi Lahan Dinilai Mempercepat Krisis Tata Air
BOGOR: BELA RAKYAT – Menyusutnya tutupan hutan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengungkapkan bahwa luas kawasan hutan di provinsi tersebut kini diperkirakan berada di bawah 20 persen, jauh dari batas minimal 30 persen yang selama ini dianggap ideal untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tata air.
Pernyataan itu disampaikan Darori saat mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI di Bogor. Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan banjir di wilayah hilir, termasuk Jakarta.
“Kita ini membicarakan fakta yang terjadi. Kenapa Jakarta banjir? Karena penutupan lahan hutannya di Jawa Barat kurang dari 20 persen,” tegas Darori.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi alarm bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai masalah drainase perkotaan, melainkan berkaitan erat dengan kondisi daerah hulu yang terus mengalami tekanan pembangunan.
Hutan Kehilangan Fungsi Sebagai Penyerap Air
Dalam berbagai kajian hidrologi, kawasan hutan berfungsi sebagai penyerap sekaligus penyimpan air hujan. Vegetasi yang rapat memungkinkan air meresap ke dalam tanah sehingga mengurangi limpasan permukaan yang berpotensi memicu banjir.
Darori menjelaskan, secara teoritis sekitar separuh air hujan dapat diserap oleh vegetasi dan tanah apabila kawasan hutan masih terjaga. Sisanya mengalir menuju sungai secara bertahap sehingga debit air lebih terkendali.
Namun ketika kawasan hutan berubah menjadi permukiman, kawasan industri, perkebunan intensif, maupun infrastruktur lainnya, kemampuan tanah menyerap air menurun drastis. Air hujan langsung mengalir ke sungai dalam waktu singkat sehingga meningkatkan risiko banjir bandang maupun genangan di wilayah hilir.
Pendangkalan Sungai Memperparah Ancaman
Persoalan tidak berhenti pada menyusutnya kawasan hutan. Darori juga menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Kapasitas sungai yang semakin kecil membuat volume air saat hujan ekstrem tidak lagi tertampung secara optimal. Kombinasi antara hilangnya daerah resapan dan pendangkalan sungai menciptakan ancaman ganda terhadap kawasan padat penduduk.
Dalam kondisi demikian, banjir tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan, tetapi juga akibat menurunnya kemampuan bentang alam menahan dan mengalirkan air secara alami.
Alih Fungsi Lahan Menjadi Sorotan DPR
Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI saat ini tengah mendalami berbagai persoalan perubahan penggunaan lahan yang dinilai semakin masif di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan non-kehutanan dinilai harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Menurut Darori, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas pemerintah agar fungsi ekologis daerah tangkapan air tetap terjaga.
Keberhasilan menjaga kawasan hulu, katanya, bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan, tetapi juga menentukan keselamatan jutaan warga yang tinggal di daerah hilir dalam satu kesatuan daerah aliran sungai.
Banjir Jakarta Bukan Sekadar Persoalan Ibu Kota
Pengamatan berbagai pakar lingkungan selama ini menunjukkan bahwa banjir Jakarta merupakan persoalan lintas wilayah. Kondisi daerah hulu di Jawa Barat memiliki hubungan langsung dengan sistem sungai yang mengalir menuju Jakarta.
Artinya, upaya pengendalian banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan tanggul, normalisasi sungai, maupun sistem drainase di kawasan perkotaan. Perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi daerah aliran sungai, hingga penegakan tata ruang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Perlu Kebijakan Terpadu
Darori berharap pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan sekaligus mengendalikan laju alih fungsi lahan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
Baginya, penyelamatan kawasan hutan bukan semata-mata agenda konservasi, melainkan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang dampaknya terus dirasakan masyarakat.
Dengan tekanan pembangunan yang semakin tinggi di Pulau Jawa, DPR menilai pengelolaan hutan dan tata ruang harus menjadi perhatian utama agar ancaman banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
