JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggaran negara menjadi salah satu tugas utama yang terus dijalankan oleh Komisi V DPR RI untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan sektor transportasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Hamka, setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah harus diawali dengan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, Komisi V DPR RI secara rutin melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rencana kerja kementerian mitra sebelum anggaran ditetapkan.
“Setiap tahun, kami periksa lebih dulu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari Kementerian Perhubungan dan RKP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ini adalah langkah pertama yang kami lakukan setiap tahun, dan kami pastikan bahwa RKP tersebut harus mencantumkan anggaran yang memadai untuk perkeretaapian dan proyek infrastruktur lainnya,” kata Hamka B Kady seperti dikutip di Instagram pribadinya saat melakukan kinjungan spesifik (Kunspek).
“Turun langsung ke lapangan selalu menjadi bagian penting dari tugas sebagai wakil rakyat. Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin melihat sendiri kondisi yang ada, mendengar masukan dari berbagai pihak, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga setiap langkah yang kita lakukan dapat membawa manfaat dan mendorong pembangunan yang semakin baik bagi masyarakat,” tulis Hamka.
Ia menjelaskan bahwa sektor transportasi dan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan konektivitas antarkawasan. Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang memadai menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Selain memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, Hamka juga menyoroti pentingnya keterlibatan badan usaha milik negara dalam mendukung pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami juga terus mendorong agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah-daerah yang membutuhkan,” papar Hamka.
Politisi senior tersebut menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, dan BUMN akan mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur dasar.
Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI tidak hanya sebatas pada pembahasan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Ini merupakan perintah langsung dari Presiden kepada Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR. Kami, di Komisi V DPR RI, akan mengawal anggaran ini agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” terang Hamka asal Dapil Sulsel I ini.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Komisi V DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan sektor pekerjaan umum, perumahan rakyat, transportasi darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.
Di akhir penyampaiannya, Hamka menyampaikan optimisme bahwa pembangunan infrastruktur nasional akan terus berjalan dan mampu menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur dan transportasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat,” ujar Hamka.
Komitmen yang disampaikan Hamka B Kady mencerminkan peran strategis DPR RI dalam memastikan kebijakan anggaran negara tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPR RI berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.
