SURAKARTA – Komisi VII DPR RI mendorong Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta untuk segera melakukan rebranding dan inovasi kelembagaan. Langkah strategis ini dinilai mendesak agar institusi pendidikan vokasi tersebut mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten bagi industri tekstil nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyampaikan pandangan tersebut di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke kampus yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). Evita melihat adanya ketimpangan antara kemegahan infrastruktur yang dimiliki kampus dengan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di sana.
“Kita melihat infrastrukturnya sangat mewah, tetapi jumlah mahasiswanya masih kecil. Kalau tidak ada perubahan, ini menjadi wasting (sia-sia). Karena itu harus ada rebranding dan inovasi baru agar minat anak-anak untuk masuk ke Akademi Komunitas Industri Tekstil ini meningkat,” ujar Evita.
Kesenjangan Teknologi: Mesin Praktik Konvensional vs Industri Modern
Selain menyoroti minimnya jumlah mahasiswa, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengkritik kesenjangan teknologi yang ada di dalam laboratorium praktik kampus. Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, sebagian besar alat peraga dan mesin yang digunakan untuk pembelajaran mahasiswa masih bersifat konvensional.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan realitas manufaktur tekstil modern saat ini yang sudah mengadopsi otomatisasi dan teknologi digital tingkat tinggi. Ketidakselarasan (mismatch) ini dikhawatirkan akan menurunkan daya saing para lulusan saat memasuki pasar kerja.
“Ketika mereka masuk ke industri, mesin yang digunakan sudah modern. Kalau di kampus masih belajar dengan mesin konvensional, maka lulusan menjadi belum sepenuhnya siap pakai,” kata Evita menjelaskan.
Kolaborasi Strategis di Tengah Efisiensi Anggaran
Menyadari adanya tantangan efisiensi anggaran di tingkat pemerintahan, Evita meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menaungi akademi ini tidak kehilangan akal. Ia mendorong pihak kampus dan kementerian untuk memperluas skema kolaborasi dengan pelaku industri tekstil swasta.
Kerja sama ini bisa diwujudkan dalam bentuk program magang terstruktur, penyediaan beasiswa, hingga pembaruan kurikulum secara berkala. Melalui skema magang yang kuat, mahasiswa tetap bisa mempraktikkan ilmu mereka langsung menggunakan teknologi terbaru milik industri tanpa membebani APBN untuk pembelian mesin baru di kampus.
“Kalau anggaran pemerintah sedang efisiensi, maka harus ada cara lain. Kementerian Perindustrian bisa bekerja sama dengan industri. Mahasiswa dapat magang di industri agar mempelajari teknologi terbaru,” tuturnya.
Lebih jauh, Komisi VII juga menyarankan agar jenjang pendidikan di akademi tersebut ditingkatkan. Transformasi dari program Diploma 2 (D2) menuju Diploma 4 (D4) atau sarjana terapan dinilai perlu dipertimbangkan matang-matang agar kualifikasi lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan manajerial di pabrik-pabrik tekstil modern.
Mencetak Wirausahawan Baru Lewat Sinergi Lintas Sektor
Di akhir keterangannya, Evita menekankan bahwa visi Akademi Tekstil Surakarta tidak boleh terjebak hanya untuk mencetak buruh atau pekerja pabrik. Dengan keterampilan teknis yang matang seperti mendesain, menjahit, dan memproduksi tekstil, para lulusan memiliki modal besar untuk menjadi mandiri.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas kementerian/lembaga, khususnya dengan kementerian yang membidangi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna membuka jalur pembinaan wirausaha bagi alumni yang tertarik membuka bisnis sendiri.
“Mahasiswa yang belajar menjahit atau memproduksi tekstil tidak harus selalu bekerja di industri. Mereka juga bisa berwirausaha. Karena itu perlu kerja sama dengan kementerian/lembaga lain agar setelah lulus mereka memiliki jaminan pekerjaan atau peluang usaha,” pungkas Evita.
