Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan
Ada fase dalam sejarah ketika dunia tidak lagi dikejutkan oleh ledakan senjata, tetapi oleh sesuatu yang lebih sunyi, yakni hilangnya kejujuran dalam keputusan, memudarnya nurani dalam kekuasaan, dan tumpulnya rasa keadilannya dalam kebijakan global.
Di titik itu, peradaban tidak runtuh karena serangan dari luar, tetapi karena keropos dari dalam. Dunia modern hari ini berdiri di persimpangan itu, antara rasionalitas yang mengetahui kebenaran, dan kepentingan yang terus membelokkannya.
Pertanyaan mendasar pun muncul, bukan sekadar retorika politik, tetapi refleksi eksistensial, apakah arah dunia masih ditentukan oleh nilai dan etika, atau telah sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan strategis, dominasi kekuatan, dan ilusi superioritas geopolitik?
Dalam konteks kekinian, eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukan hanya persoalan militer atau keamanan kawasan. Ia adalah cermin retak dari tatanan global yang semakin kehilangan keseimbangan moral. Ketika kedaulatan sebuah negara dapat dilanggar atas nama stabilitas atau pencegahan ancaman, maka yang sesungguhnya sedang diguncang bukan hanya satu wilayah, tetapi fondasi hukum internasional itu sendiri.
Narasi yang dibangun seringkali terdengar ideal, menjaga keamanan global, melindungi sekutu, atau mencegah eskalasi konflik. Namun di balik retorika tersebut, tersimpan realitas yang lebih kompleks, persaingan pengaruh, kontrol sumber daya, dan upaya mempertahankan dominasi geopolitik. Dunia tidak lagi hitam-putih, ia dipenuhi abu-abu kepentingan yang sulit dibedakan antara perlindungan dan penindasan.
Dampaknya tidak berhenti pada medan konflik. Ia menjalar ke stabilitas ekonomi global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah (yang menjadi pusat energi dunia) secara langsung mempengaruhi harga minyak, rantai pasok global, hingga inflasi di berbagai negara.
Ketidakpastian meningkat, pasar bereaksi, dan negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan menanggung konsekuensinya. Dalam lanskap ini, keamanan dan ekonomi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam jaringan yang rapuh.
Di tengah pusaran global tersebut, dinamika politik domestik Amerika menjadi sorotan. Polarisasi antara Partai Demokrat dan Republik tidak hanya mencerminkan perbedaan ideologi, tetapi juga pertarungan legitimasi dan arah masa depan Amerika. Dalam konteks ini, sosok seperti Donald Trump menjadi figur yang sangat polarizing, didukung secara fanatik oleh sebagian, namun juga dikritik keras oleh pihak lain.
Wacana tentang kemungkinan “pelengseran” atau melemahnya posisi politik Trump tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak kebijakan luar negerinya yang kontroversial. Pendekatan unilateral, retorika konfrontatif, serta kecenderungan mengabaikan konsensus internasional telah menimbulkan resistensi, baik di dalam negeri maupun di panggung global.
Bagi sebagian kalangan, gaya kepemimpinan seperti ini dianggap tegas dan melindungi kepentingan nasional. Namun bagi yang lain, ia justru memperkeruh ketegangan global dan melemahkan kepercayaan terhadap Amerika sebagai penjaga stabilitas dunia.
Kemungkinan melemahnya pengaruh Trump (baik melalui mekanisme politik, elektoral, maupun tekanan opini publik), bukan hanya soal pergantian figur. Ia mencerminkan tarik-menarik arah kebijakan Amerika, antara isolasionisme dan multilateralisme, antara dominasi sepihak dan kerja sama global. Dunia memperhatikan, karena setiap perubahan di Washington hampir selalu beresonansi hingga ke pelosok dunia.
Namun di balik semua dinamika itu, ada pola yang terus berulang, konflik, dominasi, dan krisis legitimasi. Seolah-olah peradaban modern terjebak dalam siklus yang sama, hanya dengan aktor dan panggung yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada sistem atau individu, tetapi pada paradigma yang mendasarinya.
Ketika kekuasaan lebih dipandu oleh kepentingan daripada nilai, maka kebijakan akan cenderung pragmatis, bahkan oportunistik. Ketika kekuatan militer dijadikan instrumen utama dalam menyelesaikan masalah, maka dialog dan diplomasi menjadi sekadar formalitas. Dan ketika standar ganda terus dipraktikkan, membela kedaulatan di satu tempat, namun mengabaikannya di tempat lain, maka kepercayaan global perlahan runtuh.
Krisis ini pada akhirnya adalah krisis moral dalam skala global. Ia tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada institusi dan sistem. Dunia kehilangan kompas etika yang seharusnya menjadi penuntun dalam setiap keputusan strategis.
Dalam situasi seperti ini, harapan terhadap perubahan seringkali disandarkan pada pergantian kepemimpinan. Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan figur tidak selalu diikuti oleh perubahan paradigma. Tanpa transformasi nilai, pergantian kekuasaan hanya akan melahirkan siklus yang sama dengan wajah yang berbeda.
Maka, “menanti pelengseran” tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kejatuhan satu tokoh. Ia harus dimaknai sebagai simbol kebutuhan akan koreksi arah, bahwa dunia memerlukan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kedewasaan moral, kepekaan kemanusiaan, dan komitmen terhadap keadilan global.
Lebih dari itu, perubahan sejati tidak hanya lahir dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari kesadaran kolektif masyarakat dunia. Tekanan opini publik, gerakan sipil, dan kesadaran global tentang pentingnya keadilan dan perdamaian menjadi faktor yang semakin menentukan dalam membentuk arah kebijakan.
Pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan yang saling menekan, tetapi lebih banyak kebijaksanaan yang saling memahami. Tidak membutuhkan lebih banyak dominasi, tetapi lebih banyak kolaborasi. Tidak membutuhkan retorika keras, tetapi kejujuran dalam komitmen.
Dan mungkin, di tengah kegaduhan geopolitik dan tarik-menarik kepentingan global, kita perlu kembali pada satu kesadaran sederhana, bahwa stabilitas dunia tidak akan pernah tercapai selama keadilan masih diperlakukan sebagai pilihan, bukan prinsip.
#Wallahu A’lam Bish-Shawab
