JAKARTA – Kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Peristiwa ini dinilai bukan sekadar tindak pidana, melainkan juga ujian bagi negara untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang disebut kelompok rentan.
Itu ditunjukan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati yang turun gunung langsung melakukan kunjungan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan menghadirkan keadilan bagi korban.
Sari menegaskan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus mencakup dua aspek utama, yakni penegakan hukum dan pencegahan. Sari ingin agar persoalan itu diselesaikan.
“Peristiwa ini ada dua hal. Pertama penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak melakukan hal yang sama,” tegas Sari kepada wartawan benerapa waktu lalu.
Ia juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Yogyakarta yang dinilai cepat dan responsif dalam menangani perkara tersebut.
“Alhamdulillah, Bapak Kapolres dan Ibu Kapolda sangat kooperatif, cepat tanggap, dan responsif menangani perkara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sari menekankan pentingnya pengawalan hingga proses hukum tuntas, mengingat kasus ini menggunakan pasal berlapis yang memerlukan penanganan cermat dan komprehensif.
“Saya minta agar proses ini dikawal sampai selesai. Saya lihat pasalnya berlapis, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat,” tambahnya.
Menurutnya, penanganan yang tegas dan transparan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi preseden penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan negara hadir dalam melindungi anak. Dengan pengawalan langsung dari parlemen, diharapkan proses hukum dapat berjalan tuntas serta menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.
