Jakarta – Saat ini tingkat inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat sebagai upaya bersama menjaga stabilitas perekonomian menjelang tahun politik tahun 2024.
Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi terjadinya inflasi di Sultra, Sultra mengalami inflasi tertinggi ke dua di Indonesia yaitu dengan 3,46 %, sehingga menyebabkan naiknya harga bahan pokok dan kelangkaan tabung liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kilo Gram (KG).
Ketua Umum HIMA Sultra Jakarta, Eghy mengatakan kondisi ini ditandai dengan semakin melonjaknya harga pangan dan beberapa bahan pokok seperti beras dan kelangkaan LPG 3 KG, yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat setiap hari.
“Kami nilai Ini terjadi atas langkah dan kebijakan yang keliru dari Pj Gubernur Sultra, Program Pj Gubernur Sultra dinilai penuh pencitraan alih-alih mengentaskan solusi masalah yang ada di Sultra, Pj Gubernur terlalu fokus pada membangun citra lewat sibuk bersepeda bagi-bagi sembako yang secara simbolik hanya di lakukan di beberapa titik, yang secara substansial tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas-tugasnya sebagai PJ, untuk menekan laju inflasi,” jelas Eghy dalam keterangan persnya, Jakarta (5/11/23).
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat tidak membutuhkan adanya pasar murah yang antriannya sangat panjang, pasar murah mungkin hanya memberikan solusi jangka pendek tetapi tidak menangani akar penyebab inflasi.
“Masyarakat membutuhkan harga-harga kembali normal stok LPG 3 kilogram kembali tersedia, Mengendalikan inflasi daerah adalah tanggung jawab Kepala Daerah, jika gagal berarti kepala daerah yang memimpin harus dicopot karena dipandang tidak mampu menjalankan amanah, tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Ia juga menuturkan bahwa seharusnya Pj Gubernur Sultra mampu mengkonsolidasikan semua informasi dari Kepala Daerah dibawahnya berseta OPD-OPD dibawahnya.
“Sejauh ini Satgas Pangan dan TPID belum kelihatan geraknya, seharusnya mereka sudah melakukan sidak ke Pasar-pasar guna memastikan apa akar masalahnya, apakah ada yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan situasi ini, kalau ada mesti ditindak dan diberikan efek jera,” ungkap.
“Kalau tidak ditemukan tidak adanya penimbunan, berarti tugas Pemerintah guna memastikan stok tersedia, contoh beras, berarti Bulog yang mesti mengambil peran untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran,” tuturnya.
Pihaknya juga membeberkan terkait kelangkaan LPG 3 KG di Sultra seharusnya dari jauh hari mesti diambil langkah antisipasi.
“Kelangkaan Tabung LPG 3 Kilogram di Sultra khususnya daerah daratan bukan tanpa sebab, pasalnya SPBE yang berjalan hanya SPBE di Kota Kendari, sementara di Konawe habis terkena musibah kebakaran dan di Kolaka sementara diberikan sanksi, dan seharusnya dari jauh hari dicarikan solusinya, bukan nanti masyarakat sudah berteriak, baru mau dicarikan solusinya itupun tidak mampu menyelesaikan masalah dilapangan, karena hingga saat ini stok LPG 3 Kilogram masih terbatas,” bebernya.
Selain itu ia juga turut menyoroti terkait Kekeringan dan Kebakaran yang tidak mampu dipetakan dan diantisipasi oleh Pj Gubernur Sultra, bahkan tercatat ada korban yang meninggal dunia.
Eghy menegaskan Presiden Jokowi telah memberikan arahan terhadap Pj Kepala Daerah terkait fokus programnya. Diantaranya menangani stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem dan inflasi daerah.
“Kami meminta Bapak Presiden RI bersama dengan Kemendagri dalam hal ini pak Tito Karnavian untuk mengevaluasi PJ Gubernur Sultra demi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Sultra,” tandasnya.
Terkait hal tersebut PJ Gubernur Sultra yang dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Sementara itu Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badalah enggan memberikan komentar, pihaknya mengarahkan untuk mengkonfirmasi ke Dinas dan Biro yang menangani persoalan tersebut.
Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar media ini mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada diluar Kota Kendari.
Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.
Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di kota kendari dan melakukan kordinasi utk melakukan oprasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.
“Lokasi Operasi Pasar, kantor camat Baruga, kantor camat Mandonga dan kantor lurah Anduonohu. Jumlah gas yang di salurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 Kilogram per kecamatan,” sambungnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.
“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra masih melakukan upaya-upaya untuk menekan inflasi.
“Yang pertama kebijakan anggaran BTT, untuk pelaksanaan pasar murah dan stimulus kepada masyarakat dengan memberikan bantuan bahan pokok tujuanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan stabilisasi harga,” tutupnya.
