BALIKPAPAN – BELA RAKYAT – Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dinilai menjadi titik rawan ancaman non-militer. Hal itu menjadi perhatian Komisi I DPR RI saat Kunjungan Kerja Reses ke Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (9/10/2026).
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, mengatakan Kogabwilhan II tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan, tetapi juga menghadapi ancaman non-militer yang kian kompleks. Mulai dari penyelundupan narkotika, perdagangan orang (human trafficking), hingga illegal fishing.
“Posisi ALKI II sebagai jalur pelayaran internasional membuat potensi kebobolan sangat besar. Penyelundupan narkoba, penyelundupan orang secara ilegal, bahkan trafficking sangat mungkin terjadi di jalur ini,” ujar Taufiq usai pertemuan.
Ia menilai, pengungkapan kasus yang ada selama ini baru permukaan. Ancaman yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat.
“Yang tertangkap itu kami yakini baru sebagian kecil. Artinya ancaman non-militer kita sesungguhnya sangat besar,” tegasnya.
Senada, Ketua Tim Kunjungan Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono dari Fraksi Golkar, menyebut peran Kogabwilhan II sangat sentral karena membawahi tiga matra sekaligus yakni darat, laut, dan udara.
Namun menurut Dave, pengawasan di wilayah seluas Jawa Tengah hingga Kalimantan Timur itu tidak bisa dibebankan pada TNI saja.
“Tugas ini membutuhkan sinergi yang sangat berat. Tidak bisa hanya diserahkan ke satu instansi, harus dikerjakan bersama-sama dengan melibatkan semua pihak,” kata Dave.
Untuk itu, Komisi I mendorong adanya penguatan kerja sama formal antara Kogabwilhan II dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penanganan ancaman yang cepat, terpadu, dan efektif di sepanjang ALKI II yang merupakan jalur resmi pelayaran dan penerbangan internasional yang membelah wilayah tengah Indonesia.
