Demokrasi Rasa Sinetron: Politik Dua Wajah dan Perangkap Kekuasaan

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin

Apakah demokrasi hari ini benar-benar menjadi panggung kedaulatan rakyat, atau justru berubah menjadi panggung sandiwara elite yang mempertontonkan konflik di depan publik, tetapi merancang kompromi dan manuver di balik pintu kekuasaan?

Dalam politik, pertentangan tidak selalu berarti permusuhan, sebagaimana keakraban tidak selalu menandakan persahabatan. Mereka yang dahulu berseberangan bisa tiba-tiba bersalaman, berangkulan, bahkan tampil harmonis. Namun, di balik keakraban itu, bisa saja tersimpan agenda, perhitungan, dan strategi untuk melemahkan pihak lain yang dipandang sebagai ancaman politik masa depan.

Lebih jauh, tidak jarang lawan politik yang dahulu dirangkul justru kemudian ditinggalkan ketika situasi berubah. Dendam politik lama menemukan momentum untuk dibalaskan. Manuver dilakukan dengan memanfaatkan keadaan, sementara hukum dan konstitusi dijadikan instrumen untuk mencapai sasaran politik tertentu. Seseorang yang kemarin tampak sebagai kawan, hari ini bisa dibiarkan menghadapi proses hukum sendirian, bahkan menjadi objek tekanan ketika kepentingan politik tidak lagi sejalan.

Tentu, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, hukum tidak boleh dieksploitasi, dipilih-pilih, atau dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan dan melindungi kawan. Ketika proses hukum kehilangan independensi dan dipengaruhi dendam atau kepentingan politik, keadilan berisiko berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Inilah paradoks demokrasi, di hadapan rakyat dipertontonkan konflik, di belakang layar dirancang kompromi, hari ini berangkulan, esok saling menjatuhkan. Kawan dan lawan seolah hanya persoalan momentum, sedangkan prinsip sering kali dikalahkan oleh pragmatisme.

Padahal, kompromi bukan sesuatu yang keliru dalam demokrasi. Ia diperlukan untuk mengelola perbedaan dan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, kompromi harus berlandaskan kepentingan bangsa, bukan transaksi jabatan, pembagian kekuasaan, perlindungan kelompok, atau siasat membalas dendam politik.

Persoalan mendasarnya adalah ke mana sesungguhnya demokrasi diarahkan, kepada kesejahteraan rakyat atau sekadar keberlangsungan kekuasaan elite?

Rakyat sering dielu-elukan sebagai pemilik kedaulatan ketika pemilu tiba. Namun, setelah kekuasaan diperoleh, aspirasi mereka tidak jarang tersisih oleh negosiasi elite. Kritik dianggap ancaman, oposisi dicurigai sebagai musuh, sementara pengawasan dipandang mengganggu kenyamanan kekuasaan.

Padahal, oposisi bukan musuh negara, kritik bukan tindakan makar, dan perbedaan bukan ancaman persatuan. Justru, demokrasi membutuhkan kontrol, transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang independen dan berkeadilan.

Karena itu, rakyat jangan mudah terprovokasi oleh pertunjukan konflik, tetapi juga jangan mudah terbuai oleh kemesraan politik. Ukurlah para pemimpin dari kebijakan, integritas, keberpihakan, dan hasil kerjanya, bukan dari pidato, pencitraan, atau drama persahabatan politik.

Demokrasi membutuhkan negarawan yang memegang prinsip, bukan sekadar pemain politik yang piawai berganti peran. Sebab, kekuasaan tanpa etika akan melahirkan manipulasi, hukum tanpa independensi akan kehilangan keadilan, dan demokrasi tanpa keberpihakan kepada rakyat hanya akan menjadi prosedur tanpa makna.

Rakyat tidak membutuhkan drama pertentangan yang berakhir dengan pembagian kursi, apalagi persahabatan politik yang diam-diam menyimpan jebakan. Rakyat membutuhkan keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan pemimpin yang setia pada amanah.

Jangan sampai demokrasi hanya ramai di panggung, sementara keadilan sunyi di ruang kekuasaan. Jangan sampai hukum menjadi kendaraan bagi mereka yang kuat untuk menyingkirkan mereka yang dianggap menghalangi jalan.

Sebab, dalam negara demokrasi, elite boleh berkoalisi, lawan boleh berdamai, dan kekuasaan boleh berganti. Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh dikompromikan: kedaulatan berada di tangan rakyat, hukum harus berdiri di atas kepentingan politik, dan negara bukan panggung sandiwara milik segelintir elite.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *