Besarnya alokasi anggaran subsidi LPG 3 Kg tahun 2022 sebesar Rp 134,78 triliun, diprediksi masih tidak tepat sasaran (inclusion dan exclusion error). Diperkirakan 32% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG 3Kg, sementara 86% dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu. Diperkirakan terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subsidi, 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan juga tidak menerima subsidi, 760 penyandang disabilitas yang tidak mampu juga tidak menerima subsidi dan sebanyak 4,06 juta kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) juga tidak menerima.
✅ Di tengah berbagai persoalan ekonomi, tingginya utang negara, dan stagnasi atau bahkan menurunnya kesejahteraan rakyat di atas, Fraksi PKS menyesalkan kengototan pemerintah dalam menggelontorkan APBN untuk proyek-proyek yang tidak prioritas yang hanya membuat APBN terbebani dan utang negara makin bengkak.
Fraksi PKS mengkritik keras pembiayaan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Padahal janji awalnya proyek ini tidak menggunakan APBN. Nyatanya KCJB telah mengalami cost overrun menjadi sebesar 8 miliar dolar AS atau setara 114,24 triliun rupiah. Biaya itu membengkak 27,09 triliun rupiah dari rencana awal yang hanya sebesar 86,5 triliun rupiah.
Tiba-tiba Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang menjadi alas APBN bisa digunakan untuk ikut mendanai pembengkakan biaya kereta cepat tersebut. Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 4,1 Triliun rupiah pun akan digelontorkan untuk menambal biaya bengkak Proyek Kereta Cepat. Alhasil proyek ini bukan saja amburadul dalam perencanaan tapi juga mengelabuhi kita semua dengan menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Fraksi PKS juga mengkritik keras proyek Ibu Kota Negara. Sejak RUU dibahas Fraksi PKS telah menyatakan penolakan atas UU tersebut karena sama sekali bukan prioritas dan bermasalah dalam berbagai aspek : tinjauan filosofis, historis, ketatanegaraan hingga masalah lingkungan, tata ruang, dan daya dukung lainnya. Tidak kalah penting adalah adanya beban keuangan negara yang sangat besar.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara” diperkirakan sebesar Rp 466 triliun ke Rp 486 triliun. Anggaran yang relatif sangat besar apabila dimanfaatkan untuk sektor-sektor lainnya. Selain itu, proses pembahasan UU IKN sebagai landasan pembangunan IKN dinilai sangat terburu-buru dan tanpa kajian matang. Terbukti, belum sampai setahun, UU IKN ingin kembali direvisi oleh pemerintah.
Adapun, sumber dana pembangunan rencananya akan didapat melalui APBN, investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Kemampuan APBN diperkirakan sangat tipis, yakni sekitar 92,34 triliun. Namun, hingga saat ini, belum terlalu jelas siapa saja investor yang akan terlibat dalam pembangunan IKN tersebut. Artinya, ada potensi penggunaan APBN yang luar biasa besar dalam pembangunan IKN.
✅ Pemerintah nyatanya juga gagal mewujudkan kedaulatan pangan untuk rakyat. Padahal kedaulatan pangan adalah jalan toll menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mengingat Indonesia memiliki semua potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki negara manapun berupa hasil bumi: beras, kedelai, jagung, garam, ikan hingga bahan baku minyak goreng.
Alih-alih mewujudkan kedaulatan, untuk urusan kemandirian pangan pun dalam sejumlah komoditas masih harus impor setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari data impor tiap tahun sebagai berikut:
Impor Gula
2017: 4,48 juta ton
2018: 5,02 juta ton
2019: 4,09 juta ton
2020: 5,53 juta ton
2021: 5,45 juta ton
2022: Alokasi impor sebesar 4,37 juta ton
Impor Beras
2017: 305,27 ribu ton
2018: 2,25 juta ton
2019: 444,5 ribu ton
2020: 356,28 ribu ton
2021: 407,74 ribu ton
2022
Kuartal I: 51.408,05 ton
Kuartal II: 75.075,08 ton
Kuartal III: 162.224,02 ton
Kuartal IV: (sampai Oktober): 12.999,01 ton
Total (Januari – Oktober 2022): 301,7 ribu ton
Impor Daging Sapi
2017: 160,19 ribu ton
2018: 207,42 ribu ton
2019: 262,25 ribu ton
2020: 223,42 ribu ton
2021: 273,53 ribu ton
2022: Kebutuhan impor daging sapi/kerbau pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 266,6 ribu ton.
Impor Kedelai
2017: 2,67 juta ton
2018: 2,58 juta ton
2019: 2,67 juta ton
2020: 2,47 juta ton
2021: 2,48 juta ton
2022 (Januari-Agustus): 1,37 juta ton.
Dalam pandangan Fraksi PKS, penyebab kedaulatan pangan belum juga bisa terwujud karena pemerintah tidak memiliki kebijakan pertanian dari hulu ke hilir yang komprehensif, pemerintah juga gagal mengatur tata niaga kebutuhan pokok dan pangan masyarakat. Akibatnya pangan yang melimpah di waktu panen tidak terserap pemerintah. Atau tiba-tiba Indonesia mengalami krisis minyak goreng di pasaran seperti yang terjadi akhir tahun lalu. Petani pun tak kunjung sejahtera, selain sawah yang semakin menyempit, biaya tanam berupa benih dan pupuk kerap melambung, sementara ketika panen harga jatuh.
Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki data stok pangan yang benar-benar akurat, sementara ketika terjadi kekurangan stok pangan solusinya acapkali mengandalkan impor dari negara lain seperti baru-baru ini pemerintah melalui Bulog akan kembali mengimpor beras 200 ribu ton untuk memenuhi stok pangan pada bulan Desember 2022.
Selanjutnya di halaman berikutnya:
