JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memastikan keamanan tak hanya para pengajar dan tenaga pendukung tetapi juga seluruh siswa jika proses belajar tatap muka akan dibuka di bulan Juli 2021.
“Pastikan dulu muridnya juga harus aman , dengan mengimunisasi mereka. Silakan. Sebab kalau guru aman, tetapi siswa tidak aman bisa berbahaya,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini (27/2 ).
“Yang harus diingat pemerintah bahwa tidak semua daerah diinstruksikan untuk Pembelajaran Tatap Muka. Sebab jika ternyata daerah nya merah tentu tidak layak PTM. Tapi kalau zona oranye, menguning bahkan hijau, silakan,” tegas Fikri.
UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda sudah mengatur tentang kewenangan pendidikan tersebut sehingga bisa menjadi acuan pemerintah secara proporsional sesuai kondisi daerah provinsi , kota dan kabupaten masing masing.
Politisi dapil Jawa Tengah IX menegaskan pelibatan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi tak hanya masalah pemerataan vaksin namun juga kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, dengan pendekatan fasilitas bukan pendekatan sanksi yang hanya menimbulkan hal hal yang disiasati.
Langkah nyata wacana PTM dari Pemerintah terutama fokus dalam pelaksanaan vaksin merata ini harus melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI ).
“Pembelajaran Tatap Muka ini bukanlah sesuatu yang buru buru, dan memang perlu , namun harus diformulasikan dengan baik. Yang pertama pemerataan vaksin, kemudian zonasi daerah tersebut merah atau bagaimana, dan yang ketiga kebijakan apapun terutama masa pandemi ini harus melibatkan para pemangku kepentingan,” tegas Fikri. (RH)
” Jangan hanya menggunakan kebijakan top down kemudian secara teknokrasi melalui membuat surat edaran sehingga tak bisa efektif di aplikasi lapangan , ayo dengarkan saran masukan dari bawah ,” tutup Abdul Fikri Faqih . ( RH )
