Ashari Tambunan Desak Pembenahan DTSEN di Sumut, Jangan Biarkan Warga Miskin Kehilangan Hak Bansos

MEDAN – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Ashari Tambunan, mendorong pemerintah mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Ashari, pembaruan data sosial ekonomi masyarakat merupakan kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Terlebih, masih terdapat keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang berdampak terhadap status kepesertaan maupun penerimaan bantuan sosial.

Bacaan Lainnya

Ia menilai, dinamika perubahan data harus diimbangi dengan proses verifikasi dan validasi yang transparan, akurat, serta melibatkan pemerintah daerah hingga perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah.

“Pemutakhiran DTSEN harus benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan hak perlindungan sosialnya. Jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan akses hanya karena persoalan ketidakakuratan data,” kata Ashari kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/11/2026).

Untuk itu, Ashari mendorong Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) lebih proaktif melakukan pemutakhiran data secara langsung di lapangan. Dengan demikian, setiap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data pemerintah.

Menurutnya, proses pembaruan data tidak boleh hanya mengandalkan sistem administrasi. Pemerintah harus memastikan kondisi faktual masyarakat melalui verifikasi langsung, termasuk menindaklanjuti pengaduan warga yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Jangan sampai masyarakat harus berulang kali mengurus persoalan administrasi, sementara kebutuhan hidup mereka mendesak. Pemerintah harus menghadirkan mekanisme pengaduan yang mudah, responsif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain menyoroti akurasi data, Ashari juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, bantuan sosial tetap harus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat rentan. Namun, dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Ia berpandangan, program pengentasan kemiskinan harus terintegrasi dengan pemberdayaan usaha masyarakat, peningkatan keterampilan, perluasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbanyak penerima bantuan sosial, melainkan bagaimana masyarakat yang hari ini membutuhkan bantuan bisa meningkat kesejahteraannya, memiliki penghasilan, dan mandiri secara ekonomi,” ujar Ashari.

Khusus di Sumatera Utara, Ashari menilai percepatan pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 7,10 persen atau setara dengan sekitar 1,11 juta penduduk.

Angka tersebut turun 0,14 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 7,24 persen. Meski menunjukkan tren positif, upaya penurunan kemiskinan dinilai masih membutuhkan kerja keras dan kebijakan yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, target pembangunan dalam RPJMD Sumatera Utara 2025–2029 mengarahkan penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 2,82–3,82 persen pada 2029.

Menanggapi target tersebut, Ashari mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian terkait memperkuat koordinasi dan menyusun langkah konkret agar sasaran penurunan kemiskinan dapat tercapai.

“Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara harus menjadi agenda bersama. Kita tidak cukup hanya melihat angka statistik yang menurun, tetapi harus memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari capaian angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat kecil memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *