JAKARTA –BELA RAKYAT – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi keputusan pemerintah Inggris dan Australia yang menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan, organisasi, dan individu yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Menurut Hidayat, langkah tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat internasional bahwa praktik penyerobotan tanah dan pendudukan wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional yang harus mendapat konsekuensi nyata.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, sanksi yang dijatuhkan Inggris dan Australia harus menjadi momentum bagi negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa. Ia menegaskan, kecaman terhadap Israel tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan politik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan konkret.
Hidayat juga mengapresiasi pernyataan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Ismail Ould Cheikh Ahmed, yang menyambut baik keputusan Inggris dan Australia serta mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah untuk menghentikan eskalasi agresi Israel dan krisis kemanusiaan di Gaza, Tepi Barat, serta wilayah Palestina lainnya.
“Keputusan Inggris dan Australia wajar diapresiasi sebagai langkah positif ke arah yang benar. Tetapi mereka berdua khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya tidak boleh berhenti hanya memberlakukan sanksi itu, tapi tetap memberikan dukungan politik, logistik apalagi militer ke Israel,” kata Hidayat dalam keterangan pers, Jumat (21/11/2026).
Mantan Ketua MPR RI periode 2004–2009 itu menegaskan, negara-negara lain perlu mengikuti langkah Inggris dan Australia dengan menjatuhkan sanksi yang nyata dan efektif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pendudukan serta perluasan permukiman ilegal Israel.
Ia juga meminta OKI mengambil peran lebih konkret dengan mengoordinasikan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan melalui penghentian hubungan dengan Israel, baik dalam bidang diplomatik, politik, militer, ekonomi maupun sektor lainnya.
Hidayat mengingatkan bahwa pembangunan permukiman ilegal Israel telah lama dinyatakan bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena itu, sanksi dari Inggris dan Australia diharapkan menjadi awal terbentuknya tekanan internasional yang lebih luas untuk menghentikan praktik pendudukan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman di Tepi Barat. Sanksi juga diberikan kepada organisasi Tzav 9 yang dituding menghambat distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sanksi Inggris mencakup pembekuan aset dan pembatasan terhadap para direktur perusahaan terkait. Sementara itu, Australia menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi yang dikaitkan dengan perluasan permukiman ilegal serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Sanksi tersebut meliputi larangan bepergian, pembekuan aset, dan larangan transaksi.
“Selama ini banyak negara mengecam Israel hanya melalui pernyataan politik. Kini saatnya kecaman itu diterjemahkan menjadi langkah konkret. Kalau pelanggaran hukum internasional dilakukan negara lain seperti Rusia, sanksi dengan cepat dapat diberlakukan, demi keadilan mestinya sanksi juga diberlakukan atas Israel dan para pendukungnya,” tegasnya.
Hidayat juga menyoroti dukungan Sekjen OKI terhadap langkah Inggris dan Australia yang disertai desakan kepada Dewan Keamanan PBB. Ia berharap sikap tersebut ditindaklanjuti dengan langkah nyata dari seluruh negara anggota OKI.
Menurutnya, hingga kini masih diperlukan langkah yang lebih memadai untuk memastikan pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 mengenai Jalur Gaza.
“Yang dibutuhkan rakyat Palestina saat ini selain keprihatinan dunia, juga tindakan nyata untuk menghentikan pembunuhan warga sipil, aksi genosida jahat Zionis Israel, menjamin masuknya bantuan kemanusiaan secara memadai dan tanpa hambatan, serta memastikan berakhirnya pendudukan Israel. Dewan Keamanan PBB tidak boleh terus membiarkan krisis ini berlangsung tanpa keputusan yang efektif,” ungkapnya.
Legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II tersebut turut menyambut dukungan 16 negara, termasuk Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Palestina, terhadap langkah Inggris dan Australia.
Hidayat menilai dukungan tersebut mencerminkan semakin luasnya perhatian internasional terhadap persoalan permukiman ilegal Israel dan perlunya penegakan hukum internasional.
Ia menegaskan, perdamaian yang adil dan berkelanjutan tidak akan terwujud selama pendudukan dan penjajahan terhadap Palestina masih berlangsung.
“Palestina berhak merdeka sebagaimana bangsa-bangsa lain. Karena itu, selain menghentikan agresi dan menjatuhkan sanksi terhadap berbagai pelanggaran Israel, komunitas internasional harus memperkuat dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kotanya,” pungkas Hidayat.
Ia kembali menekankan bahwa penyelesaian persoalan Palestina harus berorientasi pada penghentian pendudukan, perlindungan warga sipil, pemenuhan bantuan kemanusiaan, serta terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.






