DENPASAR – BELA RAKYAT – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.
UMP Bali 2027 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.351.828 dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp3.207.459. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.
Dalam keterangannya yang dikutip dari akun Instagram pribadinya, Parta menilai kenaikan UMP tersebut merupakan langkah positif, meskipun angkanya belum sepenuhnya mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat Bali yang diperkirakan sebesar Rp5,6 juta.
“Ini langkah positif, walaupun belum sepenuhnya mengikuti KHL Bali Rp5,6 juta. Namun, upaya ini adalah langkah awal untuk mendekatkan UMP dengan KHL,” ungkapnya.
Parta menegaskan, kebijakan pengupahan harus terus diarahkan agar semakin mendekati kebutuhan hidup layak pekerja. Menurutnya, kenaikan UMP merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada para pekerja di Bali.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya turut terlibat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta mengikuti diskursus mengenai UMP Bali dan KHL.
Atas kebijakan tersebut, Parta secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Pengupahan, Kepala BRIDA Bali, serta seluruh pengusaha yang telah berupaya mendorong kebijakan pengupahan yang lebih baik.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Pengupahan, Kepala BRIDA Bali, dan seluruh pengusaha atas upaya positif ini. UMP Bali naik Rp1.351.828,” ujarnya.
Selain kenaikan UMP, Parta juga menyoroti persoalan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ia menjelaskan bahwa UMK dapat ditetapkan dengan besaran yang sama dengan UMP atau lebih tinggi, tetapi tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Menurutnya, terdapat pula ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang tidak menggunakan ketentuan UMP sebagaimana perusahaan pada umumnya. Pengaturan upah bagi usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Parta menilai, setelah kebijakan kenaikan upah ditetapkan, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik di lapangan.
Karena itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengupahan menjadi pekerjaan selanjutnya agar kenaikan UMP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pekerja di Bali.
“Selanjutnya tinggal melakukan pengawasan pelaksanaannya. Terima kasih,” tutup Parta.






