Jadi Perekat Bangsa di Tengah Badai Provokasi Digital

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin

Pernahkah kita menyadari bahwa sebuah bangsa tidak selalu terancam oleh kekuatan dari luar, tetapi terkadang justru melemah akibat perpecahan dari dalam dirinya sendiri? Ironisnya, perpecahan itu kini dapat bermula dari sebuah unggahan, potongan video, informasi palsu, atau narasi yang sengaja dipelintir untuk membangkitkan emosi dan menggiring opini publik.

Kita hidup dalam era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk berpikir jernih. Media digital yang semestinya menjadi ruang berbagi pengetahuan dan mempererat persaudaraan, tidak jarang berubah menjadi arena pertarungan kepentingan, kebencian, dan provokasi. Satu unggahan dapat memantik kemarahan, membangun kecurigaan, bahkan memperlebar jurang perpecahan.

Persoalannya bukan pada teknologi, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Algoritma media sosial dapat menciptakan ruang gema (echo chamber),ketika seseorang hanya menerima pandangan yang menguatkan keyakinannya sendiri.

Akibatnya, perbedaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai permusuhan, dan kebenaran sering dikalahkan oleh sentimen kelompok.

Karena itu, kita harus menyadari bahwa tidak semua yang viral adalah benar dan tidak semua yang ramai layak dipercaya. Literasi digital, verifikasi informasi, dan kemampuan membedakan fakta, opini, serta propaganda menjadi kebutuhan mendasar. Jangan sampai jari lebih cepat menyebarkan informasi daripada pikiran memeriksa kebenarannya.

Namun, menjaga persatuan bukan berarti membungkam kritik. Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kontrol sosial.

Mengkritik pemerintah bukan tindakan anti-negara, sebagaimana mendukung pemerintah bukan berarti harus membenarkan seluruh kebijakannya. Persatuan bukan keseragaman, dan kerukunan bukan pembungkaman. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengkritik dengan rasionalitas dan kedewasaan menerima perbedaan.

Tanggung jawab menjaga ruang publik yang sehat berada pada semua pihak. Pemerintah harus transparan dan terbuka terhadap kritik; aparat penegak hukum harus profesional dan adil, elite politik tidak boleh mengeksploitasi sentimen masyarakat demi kekuasaan. Akademisi, tokoh agama, pendidik, dan media harus hadir sebagai penjernih informasi sekaligus penguat karakter dan kesadaran kebangsaan.

Kita membutuhkan masyarakat yang bukan hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga matang secara emosional dan bermartabat dalam berkomunikasi. Budaya tabayyun, dialog, toleransi, dan gotong royong harus menjadi benteng menghadapi provokasi. Sebelum membagikan informasi, periksa kebenarannya. Sebelum menghakimi, pahami konteksnya. Sebelum menyebarkan kemarahan, pikirkan dampaknya.

Indonesia dibangun bukan atas keseragaman, melainkan kesediaan untuk hidup bersama dalam keberagaman. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam perilaku, termasuk dalam interaksi di ruang digital.

Menjadi perekat bangsa bukan berarti harus selalu sepakat, melainkan mampu berbeda tanpa saling meniadakan, berkompetisi tanpa saling menghancurkan, dan mengkritik tanpa kehilangan persaudaraan.

Bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak suara yang menyebarkan kebencian, tetapi lebih banyak pribadi yang mampu menjernihkan suasana, merawat akal sehat, dan menjaga persatuan.

Mari menjadi perekat, bukan penyekat, penjernih, bukan pengabur, peneduh, bukan penyulut. Sebab, menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.

Kita boleh berbeda pandangan dan pilihan, tetapi jangan sampai kehilangan persaudaraan. Sebab, kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan sesama anak bangsa, melainkan ketika kita mampu mengalahkan ego dan provokasi demi menjaga Indonesia tetap utuh.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *