JAKARTA | MEDIA BELA RAKYAT — Di tengah dinamika politik nasional yang bergerak dinamis dan situasi kebangsaan yang membutuhkan kejernihan sikap, seruan menjaga persatuan, ketenteraman, dan stabilitas keamanan kembali mengemuka. Rd. Aditya Damar Wijaya, yang akrab disapa Gus Radit, Panglima Pasukan Berani Mati, menghadiri undangan rapat khusus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Kehadiran Gus Radit bersama KH Miftahul Falah, Sekretaris Jenderal Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (JATMI), organisasi yang dipimpin KH Nuril Arifin, menjadi bagian dari pertemuan yang menaruh perhatian pada pentingnya merawat kondusivitas kehidupan berbangsa. Forum tersebut menekankan perlunya komunikasi, kebijaksanaan, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga suasana sosial agar tetap teduh di tengah ketidakpastian politik.
Dalam pertemuan tersebut, perhatian utama diarahkan pada pentingnya peran ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa untuk menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Sebab, ketika suhu politik meningkat, bangsa tidak membutuhkan tambahan bara, melainkan lebih banyak lentera yang menerangi jalan persaudaraan dan kebersamaan.
- Gus Radit menegaskan, “Stabilitas keamanan bukan semata-mata tanggung jawab aparat negara, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat. Perbedaan pandangan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut berubah menjadi permusuhan yang merusak persaudaraan dan persatuan nasional,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat, khususnya kalangan ulama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen organisasi, senantiasa mengedepankan sikap arif, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menyaring setiap informasi sebelum menyebarkannya.
“Jangan sampai perbedaan pilihan dan pandangan politik mengoyak tenun kebangsaan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena ego dan kepentingan sesaat,” tutur Gus Radit dalam forum yang berlangsung, Kamis (12/11/2026).
Secara konstitusional, seruan menjaga ketenteraman dan mencegah konflik sosial memiliki landasan kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang mengamanatkan pencegahan konflik melalui pemeliharaan kondisi damai, penyelesaian perselisihan secara damai, serta pelibatan masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, menjaga kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.
Menurut Gus Radit, “Kekuatan sebuah bangsa tidak semata-mata diukur dari kokohnya institusi maupun besarnya kekuasaan, tetapi juga dari kedewasaan rakyatnya dalam menyikapi perbedaan. Pertemuan hari ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komunikasi kebangsaan, merawat persatuan, dan membangun kesadaran kolektif bahwa stabilitas nasional adalah fondasi bagi keberlangsungan demokrasi serta masa depan Indonesia. Sebab, ketika politik gaduh dan keadaan penuh ketidakpastian, suara kebijaksanaan harus lebih lantang daripada amarah; dan persatuan harus lebih tinggi daripada kepentingan golongan.” Pungkasnya.
(CP/red)
