SEMARANG – BELA RAKYAT – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kolaborasi untuk menciptakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, serta mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (12/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem migrasi aman yang terintegrasi, mulai dari proses persiapan calon pekerja migran, peningkatan keterampilan, penempatan kerja, perlindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah kembali ke Indonesia.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan jumlah pekerja migran yang berangkat ke luar negeri, tetapi juga mendorong perubahan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengisi lapangan kerja formal dan profesional.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kualitas pekerja migran Indonesia ditingkatkan dari kategori keterampilan rendah (lower skill) menuju keterampilan menengah dan tinggi (medium-high skill).
Salah satu langkah konkret untuk mewujudkan arahan tersebut adalah melalui program SMK Go Global yang menjadi bagian dari prioritas nasional.
“Kami ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia,” ujar Mukhtarudin.
SMK Go Global Catat Antusiasme Tinggi
Program SMK Go Global menunjukkan perkembangan positif di Jawa Tengah. Dari kuota sekitar 8.000 peserta, jumlah pendaftar telah mendekati 9.000 orang.
Sementara itu, sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan program secara nasional. Jika pada 2026 target peserta mencapai 32.000 orang, pada 2027 jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 140.000 peserta.
Jawa Tengah berpeluang memperoleh tambahan kuota untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran, mulai dari kemampuan bahasa asing, keterampilan teknis, hingga sertifikasi profesi.
Mukhtarudin memastikan seluruh program peningkatan kapasitas tersebut didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jawa Tengah Berkontribusi 20,85 Persen
Jawa Tengah menjadi salah satu daerah strategis dalam pengembangan pekerja migran nasional.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2025 hingga 9 November 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan PMI secara nasional.
Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menyumbang 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.
Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Adapun daerah yang menjadi kantong utama pekerja migran antara lain Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas.
Mukhtarudin menilai keberadaan pekerja migran memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Kiriman uang dari luar negeri tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menggerakkan daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian desa.
Karena itu, pemerintah daerah perlu terlibat aktif dalam memastikan setiap warga yang bekerja ke luar negeri mendapatkan akses informasi, pelatihan, penempatan, dan perlindungan yang layak.
Ahmad Luthfi Dorong Pengawasan hingga Desa
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah.
Luthfi menyebut Kabupaten Cilacap memiliki hampir 12.000 pekerja migran, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang.
Sementara negara tujuan utama antara lain Taiwan dengan hampir 21.000 pekerja migran, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Menurut Luthfi, pelaksanaan kesepakatan tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan dokumen. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengambil peran agar program berjalan terpadu hingga tingkat desa.
Pendampingan dari Kementerian P2MI juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri, pemetaan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan perusahaan penempatan, pertukaran data, hingga pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Migrasi Aman Harus Menjadi Gerakan Bersama
Kolaborasi Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus menegaskan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pemerintah dituntut hadir sejak masyarakat mulai mencari informasi pekerjaan di luar negeri hingga mereka kembali ke Tanah Air.
Dengan demikian, peningkatan jumlah pekerja migran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas keterampilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kesejahteraan.
Mukhtarudin berharap MoU tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan diterjemahkan menjadi program nyata yang berkelanjutan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju,” pungkasnya.
