JAKARTA – BELA RAKYAT – Persoalan dugaan ketidakjelasan aset Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, berpotensi menyimpan persoalan ekonomi yang sangat besar.
Tokoh masyarakat Sukajadi Endang Saputra mendesak Polres Metro Bekasi turun tangan mengusut keberadaan tanah kas desa yang memiliki selisih luas sekitar 8,63 hektare berdasarkan perbandingan dokumen historis tahun 1998 dengan data yang diketahui saat ini.
Endang menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai ketidaktertiban administrasi pemerintahan desa. Sebab, apabila benar terdapat aset tanah desa yang beralih penguasaan atau tidak lagi tercatat tanpa dasar hukum yang jelas, dampaknya bukan hanya kehilangan kekayaan desa, tetapi juga hilangnya potensi pendapatan ekonomi masyarakat selama puluhan tahun.
Berdasarkan dokumen Data Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998, luas TKD Desa Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare.
“Namun, berdasarkan data yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, luas yang tercatat hanya sekitar 4,5 hektare. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 8,63 hektare yang harus ditelusuri keberadaan, status hukum, serta riwayat pengelolaannya”, kata Endang.
Menurutnya, persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah dalam agenda serah terima jabatan dari Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sukajadi, Iyus Rusmana, S.E., kepada Kepala Desa definitif, Acep Sunasep, muncul catatan bahwa buku Letter C desa dinyatakan tidak tersedia dalam proses serah terima.
“Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan arsip administrasi pertanahan desa dan bagaimana pemerintah dapat memastikan riwayat aset apabila dokumen penting tersebut belum diketahui keberadaannya”, jelasnya.
Endang menegaskan, pemerintah desa yang baru harus segera membuka persoalan ini secara transparan. Menurutnya, penelusuran sejarah aset sebenarnya dapat dilakukan secara sistematis karena sejak Desa Sukajadi berdiri, berdasarkan informasi sejarah pemerintahan desa yang dihimpun masyarakat, hanya terdapat empat mantan kepala desa, yakni H. M. Muhtar (almarhum), Nada Suherli, Eman Supriatna (almarhum), dan Amir Hamzah.
“Sejarah pemerintahan desa ini tidak terlalu panjang. Hanya ada empat mantan kepala desa sejak Desa Sukajadi berdiri. Seharusnya penelusuran riwayat aset bisa dilakukan dengan memeriksa administrasi setiap periode kepemimpinan. Siapa yang mengelola, siapa yang menerima penyerahan dokumen, kapan terjadi perubahan data, dan bagaimana keberadaan tanah tersebut sekarang. Jangan sampai aset desa hilang tanpa ada yang bisa menjelaskan,” tegas Endang.
Ia juga menyoroti besarnya potensi kerugian ekonomi apabila lahan seluas 8,63 hektare tersebut sebelumnya merupakan lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
“Dengan menggunakan asumsi produktivitas lima ton gabah per hektare setiap musim panen dan harga gabah Rp7 juta per ton, lahan tersebut berpotensi menghasilkan nilai produksi sekitar Rp60,41 juta setiap kali panen untuk keseluruhan 8,63 hektare”, ungkapnya.
Jika dalam setahun berlangsung dua kali panen, potensi nilai produksi bruto mencapai sekitar Rp120,82 juta per tahun. Apabila dihitung selama 28 tahun sejak 1998 hingga 2026, nilai produksi bruto yang secara teoritis dapat dihasilkan mencapai sekitar Rp16,91 miliar.
“Bayangkan, ada 8,63 hektare tanah yang keberadaannya masih dipertanyakan. Kalau lahan itu produktif dan bisa menghasilkan lima ton per hektare setiap panen, dengan harga gabah Rp7 juta per ton dan dua kali panen setahun, potensi nilai produksinya mencapai sekitar Rp16,9 miliar selama 28 tahun. Itu baru gambaran hasil pertaniannya, belum menghitung nilai tanah sebagai aset desa,” ungkapnya.
Tidak hanya potensi hasil pertanian, Endang juga memperkirakan nilai aset tanah tersebut sangat besar. Dengan asumsi harga tanah Rp1,5 miliar per hektare, maka nilai ekonomi 8,63 hektare mencapai sekitar Rp12,945 miliar.
Dengan demikian, nilai aset tanah ditambah estimasi potensi produksi bruto selama 28 tahun memberikan gambaran nilai ekonomi sekitar Rp29,86 miliar.
Bahkan, apabila dugaan persoalan penguasaan tanah telah berlangsung sejak awal 1990-an, potensi nilai produksi bruto selama kurang lebih 36 tahun dapat mencapai sekitar Rp21,75 miliar. Jika ditambahkan estimasi nilai aset tanah, gambaran nilai ekonominya mencapai sekitar Rp34,69 miliar.
“Ini bukan angka yang kecil. Nilai aset tanahnya saja berdasarkan asumsi tersebut hampir Rp13 miliar. Belum lagi potensi hasil pertanian yang bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah. Artinya, yang dipertaruhkan bukan sekadar buku administrasi atau angka dalam laporan desa, tetapi kekayaan masyarakat dan potensi ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga,” tegas Endang.
Ia menekankan bahwa angka tersebut merupakan perhitungan potensi ekonomi, bukan kesimpulan mengenai kerugian hukum yang telah terbukti.
“Namun, besarnya nilai tersebut menjadi alasan kuat mengapa persoalan ini harus segera ditelusuri secara serius oleh aparat hukum”, tegasnya.
Endang secara khusus mendesak Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan terhadap riwayat pengelolaan aset tanah desa, termasuk meminta keterangan dari mantan kepala desa yang masih dapat dimintai klarifikasi serta perangkat desa terdahulu yang pernah menangani administrasi pertanahan.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri keberadaan buku Letter C, dokumen inventaris aset, peta bidang, dokumen sertifikasi, riwayat penguasaan tanah, hingga kemungkinan adanya transaksi atau pengalihan aset. Apabila ditemukan indikasi penghilangan dokumen secara sengaja, penyalahgunaan kewenangan, atau penguasaan tanah secara melawan hukum, hal tersebut harus didalami sesuai ketentuan hukum.
“Polres Metro Bekasi jangan hanya melihat persoalan ini sebagai selisih data. Telusuri siapa yang pernah mengelola, siapa yang menguasai tanah, bagaimana statusnya berubah, dan ke mana dokumen Letter C. Kalau ada transaksi, periksa siapa yang melakukan dan apa dasar hukumnya. Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses siapa pun yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Kepala Desa definitif Acep Sunasep segera melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset desa dengan melibatkan DPMD, Kecamatan Sukakarya, BPN, serta instansi pengawasan terkait. Hasil inventarisasi harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Endang, momentum pergantian kepemimpinan desa harus menjadi kesempatan untuk membongkar persoalan administrasi dan menyelamatkan aset yang menjadi hak masyarakat.
“Jangan sampai pemerintahan baru hanya menerima jabatan, tetapi tidak berani menyelesaikan persoalan aset yang diwariskan. Tanah desa bukan milik pribadi pejabat. Kalau benar ada aset yang beralih atau dikuasai tanpa dasar hukum, harus ditelusuri dan dipulihkan sesuai mekanisme hukum,” katanya.
Ia berharap persoalan ini tidak berhenti pada pendataan ulang di atas kertas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai luas, lokasi, status hukum, dan pertanggungjawaban pengelolaan seluruh Tanah Kas Desa Sukajadi.
“Jangan sampai 8,63 hektare tanah desa menjadi misteri yang diwariskan dari satu generasi pemerintahan ke generasi berikutnya. Nilainya sangat besar, potensi ekonominya juga sangat besar. Kami ingin aset desa diselamatkan, dokumennya ditemukan, dan apabila ada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” pungkas Endang.
