JAKARTA – BELA RAKYAT – Pemantapan nilai-nilai kebangsaan harus menjadi agenda strategis nasional di tengah besarnya tantangan Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Penegasan itu disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat menjadi pembicara pada Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Kordinator Bidang Politik & Politik KADIN Indonesia ini menilai, dengan jumlah penduduk yang mencapai 287,2 juta jiwa pada 2026, keragaman Indonesia adalah modal sosial yang sangat besar. Namun, modal itu hanya akan menjadi kekuatan jika dirawat dengan kesadaran kebangsaan yang kuat.
Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon. Nilai-nilainya harus hidup dan mewujud dalam kebijakan negara, praktik politik, arah pembangunan ekonomi, hingga etika di ruang digital.
“Pancasila harus kita tempatkan sebagai nilai yang hidup dalam kebijakan negara dan kehidupan sehari-hari. Persatuan tidak cukup diucapkan, tetapi harus dirasakan dalam bentuk keadilan dan kesempatan yang setara,” kata Bamsoet.
Ia mengingatkan, keadilan itu harus dirasakan merata dari Jakarta hingga Papua, dari Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai Jawa. Semua warga harus merasa memiliki masa depan yang sama di dalam Republik.
“Kalau ketimpangan kesempatan semakin lebar, kita harus waspada. Karena persoalan ekonomi pada akhirnya dapat berubah menjadi persoalan sosial dan kebangsaan,” tegasnya.
Ketua DPR RI ke-20 itu juga menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan nasional. Ia menilai Lemhannas memiliki peran strategis untuk mencetak pemimpin yang tidak hanya cakap membaca geopolitik dan ekonomi, tetapi juga memiliki integritas moral dan keberpihakan pada kepentingan nasional.
“Pemimpin yang kuat harus sekaligus memiliki karakter yang kuat. Kekuasaan tanpa nilai dapat kehilangan arah, sementara nilai tanpa kemampuan kepemimpinan juga sulit diterjemahkan menjadi kebijakan,” ujarnya.
Bamsoet menegaskan, empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi fondasi setiap keputusan strategis negara.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka. Meski ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen dan pada kuartal II-2026 tercatat 5,29 persen (yoy), ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah dampaknya bagi rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita ukur dari seberapa jauh ia memperbaiki kehidupan rakyat. Berapa banyak pekerjaan produktif yang tercipta, apakah pendapatan naik, apakah anak dari keluarga miskin punya peluang naik kelas, apakah UMKM dapat akses modal, teknologi dan pasar,” urainya.
Ia juga mengingatkan soal bonus demografi. Jika tidak disiapkan dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, bonus tersebut bisa berbalik menjadi beban sosial.
Lebih jauh, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai agenda kebangsaan tak terpisahkan dari isu ketahanan pangan, energi, iklim, tata kelola, kepastian hukum, hingga kedaulatan di tengah rivalitas global.
“Indonesia harus bebas dan aktif secara nyata. Kita tidak boleh menjadi alat kekuatan mana pun, tetapi juga tidak perlu menutup diri dari kerja sama internasional yang memberikan manfaat,” pungkasnya.
Menurut Bamsoet, kedaulatan di abad 21 bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga kemampuan menguasai teknologi, menjaga pangan dan energi, membangun industri hilirisasi, memperkuat SDM, serta memastikan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
